Momen yang tepat buat FBBI sebagai ormas yang berposisi indipenden dalam setiap Pilkada untuk menyampaikan aspirasi yang mau disampaikan untuk dijadikan isu memajukan Bonapasogit di Sumatra Utara.
FGD bulan April 2018, hari Senin tanggal 23 April 2018 di Sekretariat FBBI, Jakarta Timur, DKI, merekomendasikan beberapa isu penting supaya dijadikan materi visi dan misi Calon Gubernur Sumut. Hal ini yang dirasakan oleh masyarakat akhir-akhir ini, dan jika diwujudkan maka ekonomi dan kesejahteraan masyarakat akan terwujud, sebagai dambaan semua perantau maupun yang tinggal di kampung halaman.
Pertama, masalah Agraria dan Pertanahan. Berbagai masalah di bidang agraria dan pertanahan yang mendesak Ex PTPN di Wilayah eks Sumatra Timur. Rakyat penggarap yang telah menerima SK Gubernur sebagai tanah redistribusi, Surat Grant Sultan dan penggarapan yang sudah lama. Sampai sekarang belum mendapat penanganan yang berpihak pada rakyat. Juga soal peta kawasan hutan yang mencakup banyak pedesaan dengan status penguasaaan hutan adat tetapi masuk register Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
Peta yang beririsan ini berdampak, tidak dapat disertipikatkannya tanah itu, penggunaan tanahpun menjadi tumpang tindih mengakibatkan masyarakat menjadi penggarap ditanah sendiri. Contoh Desa di Tapian Nauli Utara, sudah ditempati sejak dahulu kala, sebgai milik masyarakat. Begitu juga di Tapsel, peta tumpang tindih. Mohon masalah ini diselesaikan.
Infrastruktur, belum ada jalan yang dapat menghubungkan satu kabupaten ke kabupatn lainnya yang baik dan mulus. Gubernur Raja Inal Siregar yang pertama mempunyai program membuka isolasi antar Kabupaten/Desa supaya memudahkan untuk melakukan transportasi serta memasukkan Listrik ke seluruh Desa. Namun, sampai sekarang jalan itu masih lebih panjang yang belum diaspal bahkan masih batu atau tanah makadam.
Jika sudah dibangun, minta agar Truk-truk membawa kayu glondongan dibasi tonasenya. Truk ini merusak kembali jalan yang dibangun dengan susah payah oleh pemerintah. Suatu yang harus diselaraskan antara pembangunan dan penggunaan truk, akan sia sia dan dikorbankan kepentingan masyarakat hanya karena kepentingan perusahaan besar yang tidak ada sangkut pautnya dengan masyarakat sekitar. Listrik juga masih lebih lama mati daripada hidup. Mohon dilakukan perubahan oleh Gubernur yang baru nanti.
Sorotan juga displin ASN di Sumatra Utara yang masih belum berubah karakter dilayani menjadi melayani. Banyak yang skeptis jika merasakan pelayanan ASN yang tidak perjiwa pelayan. Supaya ASN yang suka bolos, pemalas,korup dan tidak profesional supaya dilatih, dikursus, menjadi ASN yang tidak korup, humble , senang menyenangkan, displin dan akuntabel.
Semangat memberantas NARKOBA di Sumut harus jadi program prioritas sebab sudah merambah usia dibawah umur. Hal ini nampak di Panti Rehabilitasi di Pematang Siantar.
Ekonomi kreatif, di Sumatra Utara perlu didorong bagi generasi muda yang saat ini banyak menganggur, utama usia produktif. Terutama menyongsong Pariwisata di Danau toba, supaya melibatkan generasi muda lokal dengan melatih SDM yang bisa dipekerjakan disegala bidang. Termasuk, mengembangkan diversifikasi dan diferensiasi produk yang potensil di bidang pertanian. Nenas, Kacang, Bawang, Mangga Toba, dan agro dengan tehnologi perindustriannya sampai pendampingan dibidang pendanaan dan pemasarannya.
Dana Desa harus diarahkan pada project yang nyata dibutuhkan oleh Desa itu sendiri, tidak dikendalikan oleh pejabat di Kabupaten dengan arahan yang tidak jelas. Perlu diawasi apakah penggunaan dana desa sudah tepat sasaran dan dananya seratus persen sudah digunakan untuk desa? Perlu juga pelatihan bagi aparat Desa supaya membangun BUMDES sehingga mampu intervensi dari praktek mafia perdagangan di pendesaan.
Hasil pertanian dapat dibeli oleh Bumdes dengan harga yang menguntungkan, juga usaha produktif lainnya bisa didampingi oleh Bundes atau Koperasi masyarakat Desa. Pembinaan pemerintah diharapkan untuk pegembangan ekonomi masyarakat pedesaan.
Pengembangan ketrampilan Perempuan Melalui Gebora/Gerakan Boru ni Raja diarahkan ke hal hal yang produktif,kreatif dan inovatif dengan mengembangkan budaya lokal seperti tari-tarian lokal bukan hanya poco-poco begitu keahlian ketrampilan yang dibutuhkan suatu daerah.
Terakhir, semoga dalam Pilkada dilakukan sesuai ketentuan yang disepakati bersama, dengan taat pada aturan kampanye tanpa Hoax, Intimidasi, politik uang, ungkapan kebencian serta SARA. Sumatra Utara sudah sejak lama memiliki kekuatan kesatuan persatuan tanpa mudah digoyang oleh isue SARA karena masyarakatnya sudah toleran dan menjunjung Kebhinekaan tunggal Ika.
Selamat berjuang bagi kedua Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur, semoga tahapan dapat dilalui dengan lancar, gembira dan tertib, menuju Sumatra Utara yang lebih beradab dan lebih maju lima tahun yang akan datang.
Jakarta, 25 April 2018,
Mutiara Marbun/RP (DPP FBBI Pusat.).
Administrator 
