Medan(Pelita Batak): Ribuan Buruh yang tergabung dalam Gabungan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (GAPBSI) berunjukrasa ke sejumlah titik pusat pemerintahan di Kota Medan, yakni Kantor DPRD Provinsi Sumut, Kantor Gubsu dan Kantor PN Medan, Senin 17 oktober 2016. Aksi tersebut dilakukan seiring lambatnya penanganan permasalahan ketenagakerjaan di 13 perusahaan yang sampai saat ini belum terselesaikan pemerintah dan instansi terkait di Kota Medan .
GAPBSI merupakan gabungan dari 16 serikat pekerja, yakni Jahotman Sitanggang (DPC F SP KEP SPSI Medan), Gimin (DPC F SP LEM SPSI Medan), Ahmad Rivai (DPC F SP RTMM SPSI Medan), Antoni Pasaribu (DPC F SPTI SPSI Medan), Alimuddin Siregar (DPC F SP KAHUT SPSI Medan), Elvianti Tanjung (DPC F SP NIBA SPSI Medan), M. Ishak (DPC F SP PAR SPSI Medan), Indra Syafi'i (DPC PPMI Medan), Usaha Tarigan (Korda F SB Kikes KSBSI Sumut), Paraduan Pakpahan (DPC F GARTEKS KSBSI Medan), Ponijo (DPC F LOMENIK KSBSI Medan), Adijon Sitanggang (DPC SBSI 1992 Medan), Rintang Berutu (BPP SBMI Merdeka), Parulian Sinaga (Kesatuan Buruh Independent), Amrul Sinaga (Solidaritas Buruh Sumatera Utara), dan Poltak Tampubolon (DPC F BUPELA SBSI Medan).
Buruh yang turun hari ini berasal dari beberapa daerah, yakni Kawasan Industri Medan (KIM), Belawan, Amplas, Patumbak, Sampali, Namorambe, Delitua, dan Sibiru-biru. Wakil Pimpinan Aksi, Kordinator Daerah FSB KIKES KSBSI Sumatera Utara Usaha Tarigan dalam orasinya mendesak DPRD untuk segera menjadwalkan rapat dengar pendapat dengan pemimpin GAPBSI dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah yang mendesak saat ini.
Perwakilan DPRD Efredy Sitorus, anggota Komisi E dari Fraksi Gerindra menyambut baik aspirasi buruh sembari berjanji akan menjadwalkan RDP dalam waktu dekat ini. Pernyataan itu disambut positif dengan teriakan gembira dari buruh.
Usai mendengar respons baik anggota DPRD, para buruh dengan kebanyakan mengendarai sepeda motor dengan tertib melanjutkan aksi ke kantor Gubsu Jalan Diponegoro Medan, Di sana juga sudah ditunggu Kapolrestabes Medan Kombes Mardiaz dan perwakilan Pemprovsu diwakili Mukmin Kabid PHI Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara.
"Kepolisian tidak diskriminasi terhadap kasus–kasus buruh, demikian juga upah minimum agar ditetapkan berdasarkan upah real hidup layak karena hal yang sama sudah dipraktikkan di beberapa provinsi lain,"seru Pimpinan Aksi Ketua DPC F SP LEM SPSI Medan Gimin . Aspirasi ini disambut baik Kepolisian dan Pemprov Sumatera Utara yang menyatakan siap membantu penangkapan paksa pengusaha pelanggar hak normatif.
Menurut Tarigan, bukan hanya kaitan buruh dengan pengusaha saja, namun, beberapa kasus ketenagakerjaan disinyalir 'stagnan' dan tidak jelas proses penyelesaiannya seperti di Pengadilan Hubungan Industrial. Patut diduga ada permainan dalam memutus perkara perburuhan, dan cenderung memihak pengusaha.
Buruh mendesak Ketua PN mencopot hakim PHI yang nakal agar tidak menambah penderitaan buruh yang sedang kehilangan sumber penghasilan. "Kita juga sudah kirim surat ke KY dan lembaga terkait untuk melihat permasalahan hukum ketenagakerjaan di sini. Bukan hanya itu, kita juga terus mendesak lewat aksi yang direncanakan akan dilakukan setiap bulan di pengadilan negeri apabila tidak ada progres perbaikan,” seru buruh.
Humas Pengadilan Negeri Medan menyampaikan biaya leges alat bukti yang dituntut buruh telah ditiadakan ke depan karena hanya menambah penderitaan pekerja. "Segera laporkan apabila ada hakim yang menurut saudara terindikasi meyalahgunakan wewenang,"tukasnya.(Paraduan Pakpahan)
Administrator 
