Humbahas (Pelita Batak) :
Pencopotan terhadap Kepala Dinas Prasarana Wilayah (Praswil) Kabupaten Humbahas Manimbul Silalahi menuai sorotan. Disebut sebut, rendahnya serapan anggaran 2016 menjadi biang pencopotan terhadap Manimbul. Hanya saja, alasan ini dinilai tidak relevan dan terkesan dibuat-buat.
Hal itu disampaikan, Erikson Simbolon dan Pahala Sihite seorang pemborong yang secara terpisah dihubungi via telepon, Senin (13/9/2016). "Itu hanya klasik, karena serapan," kata keduanya nyaris senada.
Menurut Erikson, bahwa dalam serapan anggaran di tahun 2016 ini tidak hanya Dinas Praswil yang di bawah kinerja kepimpinan Manimbul rendah. Bahkan, dinas lainnya juga sama. Dirinya mencontohkan, Dinas Tarukim, Kesehatan, Perindakop dan lainnya. "Apakah dinas itu selain dinas Praswil serapannya tidak rendah," tanya Simbolon.
Begitupun, menurut Simbolon, dalam pencopotan Manimbul, diakuinya itu merupakan kesalahaan dari tim Baperjakat yang tidak berfungsi. "Tanpa banyak pertimbangan kepada kepala daerah, malah berupaya bersama-sama untuk menjatuhkan seseorang dari jabatan," kata dia.
Sangat disayangkan jika baperjakat yang dipimpin oleh Sekdakab justru terkesan bekerja hanya untuk kepentingan pribadi bupati.
Ironisnya dalam pencopotan Manimbul sebagai Kadis Praswil yang digantikan oleh sekretarisnya Lautdin Sitinjak sebagai Plt, menurut Simbolon tidaklah tepat. "Apalagi keputusan itu terkait serapan anggaran. Nah, jadi ini semua adalah hanya sebuah klasik saja," kata Simbolon.
Hal senada disampaikan, Pahala Sihite salah satu pemborong di Kabupaten Humbahas. Ia malah menyayangkan akan pencopotan itu dikarenakan serapan rendah. "Kebijakan itu sangat terburu-buru itu menurutku. Dan itu bahkan alasan klasik saja," kata dia.
Menurut Pahala, dalam kebijakan yang sangat terburu-buru, akan merusak tatanan serapan anggaran. Dimana, segala bentuk proyek belum dapat terealisasikan dikarenakan keputusan diganti oleh seseorang yang bukanlah mengambil kebijakan yang hanya sebagai pelaksana tugas.
"Kita takut Plt, bukanlah sebagai mengambil keputusan namun mengambil keputusan itu adalah kepala daerah sendiri. Jadi tidaklah benar dikarenakan serapan rendah, karena sampai saat ini semua dinas mengalami rendahnya merealisasikan anggaran. Jadi jangan salahkan satu dinas, tetapi semua dinas harus disalahkan juga," tukas Pahala.
Bahkan, menurut Pahala, dalam mengambil keputusan pencopotan Manimbul sebagai Kadis Praswil itu atas serapan rendah dinilainya juga sangatlah reaksioner. Menciptakan sebuah rasa ketakutan bukan menjadi rasa keberanian untuk menciptakan yang benar. "Pastinya dampak ini menjadi ketakutan bagi dinas lain untuk berbuat benar, karena keputusan dilakukan terburu-buru demi politik," tukas pria berciri gigi ompong ini.
Sementara itu, Manimbul Silalahi dikonfirmasi sekaitan jabatannya itu, dirinya membenarkan. Begitu, dirinya legowo menerima soal tersebut tanpa lebih jauh untuk berkomentar. "Kalau soal itu, saya no comment. Kalau itu sudah keputusan, kita terima saja," elaknya saat dihubungi via telepon.
Diwartakan sebelumnya, Bupati Humbahas melalui Kepala Badan Kehormatan Dewan (BKD) Makden Sihombing membenarkan pencopotan terhadap Manimbul sebagai Kadis Praswil. Dirinya, menilai bahwa keputusan itu dikarenakan atas rendahnya serapan anggatan tahun 2016.
Makden menceritakan, bahwa keputusan yang diambil terhitung pada tanggal 26 Agustus, Manimbul mengosongkan kursinya dari jabatan kepala dinas. "Penyerapan anggaran dinas itu sangat kecil. Hanya sekitar satu koma sekian. Sementara sisa tahun anggaran tersisa empat bulan lagi. Untuk data pastinya, silahkan hubungi saja Bagian Pembangunan Sekretariat Bupati," kata Makden kepada wartawan yang dikutip .
Makden menambahkan, untuk mengisi jabatan Ir. Manimbul, untuk sementara Bupati menugaskan Sekretarisnya Lautdin Sitinjak sebagai pelaksana tugas (Plt) Kadis Praswil. Sementara Manimbul Silalahi dinonjobkan menjadi staf biasa di dinas itu.(FH)
Administrator 
