Medan (Pelita Batak):
Untuk mendukung percepatan Kawasan Danau Toba sebagai kawasan pariwisata yang berkelas dunia, Bupati se-Kawasan Danau Toba gelar rapat dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro di Kantor Bappenas Pusat Jalan Taman Suropati No. 2 Jakarta Pusat, Selasa (21/8). Hadir dalam rapat tersebut Bupati Taput Nikson Nababan, Bupati Tobasa Darwin Siagian, Bupati Samosir Rapidin Simbolon, Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu, Bupati Karo Terkelin Brahmana, Jhonny Sitohang, dan Wakil Bupati Humbahas Saut Parlindungan Simamora. Sedangkan Bupati Simalungun tidak hadir dalam pertemuan tersebut.
Demikian disampaikan Dr RE Nainggolan MM kepada wartawan, Jumat (24/8) di Medan.
Dia mengatakan, pertemuan itu dimulai pukul 14.30 WIB hingga 16.30 WIB, dan kemudian dilanjutkan ke Menko Maritim hingga mahrib. "Dalam rapat itu dibahas berbagai rencana implementasi agropolitan di kawasan Danau Toba, termasuk memuat berbagai kegiatan dari masing-masing kabupaten di kawasan Danau Toba. Jika rencana implementasi agropolitan itu sudah mantap, maka pengerjaannya akan mulai dilakukan tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022. Lengkap dengan jumlah dana dari masing-masing kegiatan itu," ujarnya.
Menurut dia, hal ini adalah sebagai implementasi dari master plan agropolitan untuk kawasan Danau Toba. Tentunya dalam rangka mendukung sektor pariwisata di mana Danau Toba merupakan salah satu dari 10 destinasi pariwisata nasional yang direncanakan oleh Presiden Jokowi.
Implementasi agropolitan itu, lanjut dia, akan dikerjakan dan diselesaikan oleh para bupati se-kawasan Danau Toba dengan menunjuk Dr RE Nainggolan MM sebagai Koordinator Agropolitan Kawasan Danau Toba. "Ini juga sebagai tindaklanjut dari pertemuan yang dilaksanakan di DEL, Balige beberapa waktu lalu yang dipimpin oleh Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan, dan dihadiri oleh Menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia Basuki Hadimuljono dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi," paparnya.
Mantan Bupati Taput ini juga mengatakan, rapat tersebut sangat menggembirakan. Karena Menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro sangat menyambut dengan baik pertemuan tersebut. Bahkan Menteri Bappenas langsung memutuskan untuk dilakukan pertemuan selanjutnya pada September 2018. Dengan menghadirkan seluruh Kepala Bappeda dari se-kawasan Danau Toba, bersama dengan Kementerian Bappenas dan RE Foundation.
Pertemuan lanjutan itu, kata RE, bertujuan dalam rangka merumuskan mana komoditi-komoditi yang menjadi spesifik, dan kemudian mulai dikerjakan di masing-masing kabupaten. Sehingga bisa mulai ditanam dan dipelihara di kawasan Danau Toba per kabupaten. "Misalnya, di mana masing-masing daerah ada memiliki kekhasan dari berbagai komoditi. Contoh, Kabupaten Taput, khas komoditinya mangga Toba, Karo jeruk, Pakpak Bharat misalnya pokat, Dairi kopi, dan lain sebagainya. Juga termasuk di dalamnya holtikultura, ini akan dirumuskan nanti setelah diterima oleh Menteri Bappenas," ujarnya.
Dia menjelaskan, rencana agropolitan yang disusun itu nanti selanjutkan akan breakdown per kabupaten. Sehingga nanti diharapkan semua kabupaten se-kawasan Danau Toba memiliki produk-produk unggulan yang spesifik, yang dapat menunjang sektor pariwisata. Bahkan masyarakat dan para petani di daerah kawasan Danau Toba akan dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar dari hasil pertaniannya. Juga bisa di pasarkan di berbagai tempat, mulai di hotelan, mall dan sebagai tempat lainnya.
Di sela-sela itu, lanjut dia, para bupati juga mengusulkan kepada Menteri Bappenas tentang pembangunan jalan ringroad Danau Toba, mulai dari Muara menuju Sitanggor, Lumban Silintong, Tigaras, Silalahi, Paropo, Sitiotio, Sihotang, dan seterusnya. Sehingga kalau itu nanti dibangun, badan jalannya sudah ada, serta akan memperpanjang masa tinggal wisatawan di kawasan Danau Toba.
Pada sisi lain, kata dia, Bupati Taput juga mengusulkan pembangunan jalan dari Pangaribuan menuju Garoga, lalu tembus ke Labuhan Batu. Termasuk usulan tentang pajak permukaan air dari Danau Toba untuk dapat segera dibagi kepada kabupaten di kawasan Danau Toba. "Sementara Bupati Pakpak Bharat mengatakan, hampir 80 persen wilayahnya adalah hutan kawasan nasional, bagaimana caranya agar Pakpak Bharat itu bisa berkembang untuk masa mendatang," ujarnya.
Pada sisi lain juga, kata dia, mereka mengusulkan dari Kelompok ahli Badan Otorita Danau Toba, agar Kota Barus dapat dimasukkan dalam kawasan Otorita Pariwisata Danau Toba. Sehingga dengan demikian nanti, pariwisata Danau Toba terdiri dari danau, laut dan dataran rendah. Apalagi Kota Barus saat ini dikenal sebagai titik Nol masuknya agama islam di Nusantara. Sehingga dengan demikian semakin lengkaplah Otorita Danau Toba. Nantinya kawasan ini akan mendapat kunjungan wisatawan yang semakin besar, baik dia yang senang dengan air Danau Toba, maupun yang senang dengan laut dan pantai.
"Itulah yang kita rapatkan dalam pertemuan itu, setelah itu para bupati diterima oleh Deputy Kementerian Maritim Riduan Djamaluddin, yang mewakili Menko Kemaritiman, sekaligus menyampaikan prihal yang sama. Kemenko Maritim berjanji untuk segera menindaklanjutinya, tentunya dengan mengundang semua instansi terkait yang berhubungan dengan berbagai usulan-usulan dari para bupati se-kawasan Danau Toba dimaksud," kata dia.(TAp|*)
Administrator 