23 Kabupaten/Kota Pilih KDH di 2020, Aduhot Simamora : Mari Utamakan Kebersamaan, Hindari Politik Uang

Administrator Administrator
23 Kabupaten/Kota Pilih KDH di 2020, Aduhot Simamora : Mari Utamakan Kebersamaan, Hindari Politik Uang
ist|pelitabatak
Aduhot Simamora
Medan (Pelita Batak):
Pesta demokrasi atau pemilihan umum serentak tahun 2020 akan menyita banyak energi masyarakat Sumatera Utara. Pasalnya, untuk kali ini sebanyak 23 kabupaten dan Kota akan mengikutinya untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Wali Kota/Wakil Walikota.

Mantan Wakil Ketua DPRD Sumut, Aduhot Simamora menyebutkan, proses pilkada yang diikuti 60 persen lebih dari jumlah kabupaten/kota yang ada akan menimbulkan suhu politik yang tinggi. Meski demikian, diharapkan partai Poltik, bakal calon, pelaksana pemilu (KPU dan Panwaslu) bisa terus memainkan perannya sehingga pesta demokrasi yang akan berlangsung bisa berjalan dengan tertib dan sukses.

"Tentu akan menjadi pekerjaan berat ya, meski akan dilaksanakan masing-masing kabupaten/kota yang ikut serta. Namun, secara keseluruhan provinsi Sumatera Utara akan turut merasakan dampak pesta demokrasi ini," ujar Politikus Partai Hanura tersebut, kemarin.

Sebagai informasi, berikut daftar kabupaten kota yang rencananya melaksanakan Pilkada Serentak 2020 di Sumut:

1. Kota Medan
2. Kota Binjai
3. Kabupaten Serdang Bedagai
4. Kota Pematangsiantar
5. Kabupaten Simalungun
6. Kabupaten Asahan
7. Kota Tanjung Balai
8. Kabupaten Karo
9. Kabupaten Pakpak Bharat
10. Kabupaten Labuhan Batu Utara
11. Kabupaten Labuhan Batu
12. Kabupaten Labuhan Batu Selatan
13. Kabupaten Toba Samosir
14. Kabupaten Samosir
15. Kabupaten Humbang Hasundutan
16. Kota Sibolga
17. Kabupaten Mandailing Natal
18. Kabupaten Tapanuli Selatan
19. Kota Gunung Sitoli
20. Kabupaten Nias
21. Kabupaten Nias Utara
22. Kabupaten Nias Barat
23. Kabupaten Nias Selatan.

Suhu politik, lanjut Aduhot, jangan sampai merusak kebersamaan di dalam kehidupan bermasyarakat. "Pesta demokrasi harus dimaknai dengan sungguh-sungguh untuk menentukan sosok pemimpin, bukan menjadi ajang perpecahan. Masyarakat harus hindari politik uang, agar pemimpin yang terpilih benar-benar untuk rakyat," ujarnya.

Aduhot mengungkapkan hal itu, mengingat proses pilkada beberapa waktu silam, yang menimbulkan banyak perpecahan. Berbeda pilihan bukan berarti hubungan bertentangga jadi rusak.

"Kita masyarakat berbudaya, mari mengutarakan pendapat dengan santun," ujarnya. (TAp)
Komentar
Berita Terkini