Tegaskan Pentingnya Toleransi,

Seskab: Pemerintah Tidak Ingin Kebhinnekaan Diganggu

Administrator Administrator
Seskab: Pemerintah Tidak Ingin Kebhinnekaan Diganggu
(Foto: Humas/Rahmat)
Seskab Pramono Anung didampingi Deputi Polhukam Fadlansyah Lubis berbincang dengan Menteri PANRB Asman Abnur, sebelum Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (17/1) siang.

Jakarta (Pelita Batak) :
Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menegaskan, bahwa toleransi menjadi hal yang tidak bisa terbantahkan bagi Indonesia sebagai negara yang multikultur, multietnik, dan tidak homogen. Ia menegaskan, persoalan toleransi ini menjadi persoalan yang sangat penting sekali.

“Pemerintah tidak ingin persoalan kebhinnekaan diganggu oleh siapapun,” tegas Seskab Pramono Anung sebelum mengikuti Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (17/1/2017). Penegasan ini disampaikan Seskab menanggapi usulan yang disampaikan sejumlah antropolog saat bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (16/1) kemarin.

Dalam pertemuan itu, para antropolog meminta Presiden Jokowi menindak tegas siapapun yang bersikap intoleran dan menggunakan kekerasan dalam menyikapi perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan.

Menurut Seskab, Presiden telah memberikan arahan yang berkaitan dengan Dewan Kerukunan Nasional, Bela Negara, dan Pemantapan Ideologi Pancasila. “Mudah-mudahan dengan demikian, apa yang dilakukan ini bisa menjadi semacam terapi untuk jangka panjang,” ujar Pramono kepada wartawan.

Ia menegaskan, bahwa persoalan toleransi ini menjadi persoalan yang sangat penting sekali.

TNI Siap Hadapi

Secara terpisah Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menegaskan siap menghadapi organisasi kemasyarakatan (ormas) yang bertentangan dengan Pancasila.

“TNI berkomitmen dan sepakat untuk menghadapi ormas yang bertentangan dengan Pancasila,” kata Panglima TNI di sela-sela Rapim TNI, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (17/1/2017).

Ormas ini, sebut Panglima TNI, tentunya sudah keluar dari semangat dan cita-cita reformasi dan revolusi mental yang digaungkan pemerintah. “Dalam reformasi pemerintahan Jokowi, kalau ada ormas yang bertentangan dengan Pancasila, tujuan akhir pasti mengubah Pancasila,” ujarnya.

Terkait gejolak yang terjadi belakangan, utamanya dalam perang opini di media sosial, diakui Panglima TNI, sedikit banyak juga sudah mengubah mindset masyarakat Indonesia.

“Masyarakat Indonesia pelan-pelan mindset-nya sudah berubah. Padahal budaya Indonesia berbudaya santun dan tertib. TNI dan Polri harus solid dalam menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujarnya.

Untuk menghadapi ormas yang bertentangan dengan Pancasila, Panglima TNI mengaku sudah memerintahkan seluruh Pangdam di seluruh Indonesia untuk membantu kepolisian guna mengatasi ormas tersebut.

“Pangdam dan kepolisian bekerja sama dalam mendukung semuanya. TNI membantu Polri, membantunya dengan cara TNI baik dari intelijen, pasukan, teritorial, dan lain-lain,” ujarnya.

Terkait apakah yang dimaksud Panglima TNI adalah Ormas Front Pembela Islam (FPI), Panglima TNI tidak menepisnya. Namun, pihaknya masih mendalami ormas yang menentang ideologi Pancasila tersebut. “Organisasinya ada, tidak kita sebutkan, masih didalami,” ucapnya. (Setkab/TAp)

Komentar
Berita Terkini