Medan (Pelita Batak):
Kami secara kelembagaan sangat mendukung semua program pemerintah mengenai kesetaraan gender sebagai sebuah program yang sangat bagus karena ini adalah kebijakan yang sangat berguna dan membangun kesetaraan untuk kemjauan peradaban yang lebih baik, dan untuk itu kami di kampus siap membuat sebuah Lembaga kajian yang khusus mengkaji ini seperti Pusat Kajian Kesetaraan gender, Medan (12/11/2022).
Hal itu ditegaskan oleh Wakil Rektor UHN Medan Dr. Ir. Sindak Hutauruk, MSEE mewakili Rektor UHN Medan saat memberikan sambutan pada acara Focus Group Discusion (FGD) yang menghadirkan narasumber yang sangat kompeten seperti Dra. Eko Noni Aryatnti, RD, M.Si Asdep Partisipasi Lembaga dan Dunia Kemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Dra. Safiaddar Turis Miani, M.AP Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga Dinas PPPA Provinsi Sumut, Dr. Arianti Ina Rostinai Hunga, Ketua Pusat Studi Gender dan Anak UKSW Salatiga dan Paula Septiani Litha Pasau, Tenaga Ahli Staf Khusus Bidang Kompetensi Kemeristekdikti RI, dan dimoderatori oleh Dr. Ika Neny Putri Simarmata, M.Psi.
Dalam arahannya Wakil Rektor III UHN Dr. Ir. Sindak Hutauruk, MSEE sangat berterima aksih kepada semua narasumber yang bersedia menjadi narasumber pada acara FGD yang dilakukan oleh UHN ini sehingga pemahaman kita menjadi lebih baik dan kita akan dukung semua program kesetaraan gender di Universitas karena itu adalah amanat dari pemerintah, tegas Sindak Hutauruk lagi. Sindak menegaskan program keseteraan gender ini akan kita dukung secara kelembagaan karena ini sangat penting, tegas Wakil Rektor III Lulusa S2 ITB Bandung ini lagi.
Sementara Dr. Ir. Arianti Ina Rostinai Hunga, M.Si dalam paparannya mengatakan bahwa Kebijakan pemerintah tentang Keadilan gender tetapi belum ada kemauan politik. Hanya ada 6 PT dari 4.621 yang secara formal berkomitmen memberikan fasilitas bagi disabiltas. Hanya 120 dari 4.621 PT yang punya Pusat Studi Gender/Wanita/Anak ( itupun 60 % darinya yang aktif) . Hanya 11 dari 4.621 PT yang rektornya perempuan. Hanya 1 PT yang punya Pusat Studi/Layanan bagi Disabilitas . Sejak 2012 Pemerintah sudah menyatakan Indonesia darurat kekerasan dan baru pada tahun Maret 2022 kita punya UU Penghapusan Kekerasan Seksual belum di sahkan, tambah Arianti lagi.
Dalam paparannya Dr. Arianti Kembali menegaskan Tiga dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG):terkait dengan kesetaraan gender dan inklusi sosial: seperti SDG 1 penghapusan kemiskinan absolut dan pengurangan kemiskinan hingga setengahnya. Kemudian SDG 2 kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan anak perempuan. Kemudian SDG 10 ada pengurangan ketidaksetaraan (di dalam dan antar negara) pada tahun 2030. Kemudian kesetaraan gender bisa dipahami sebagai Sebagai kategori social, ciri, fungsi, peran, & tanggung sosial yang diberikan kepada seseorang karena berjenis kelamin tertentu sehingga ada peran gender perempuan & peran gender laki-laki tambah Arianti lagi.
Masih menurut Arianti bahwa Dari hasil konstruksi sosial Sebagai “ideologi†sama sebagai segala aturan, nilai, kepercayaan, stereotype, yang mengatur hubungan laki-laki dan perempuan melalui pembentukan identitas feminin dan maskulin oleh kelompok masyarakat tertentu. Sebagai alat analisis sama dengan mengungkapkan ketimpangan antara perempuan dan laki-laki dalam sistem dan struktur masyarakat, tegas Arianti lagi. Acara ini diikuti oleh ratusan mahasiswa dan juga para udnangan lainnya. Sebelum acara dimulai terlebih dahulu dimulai dengan kebaktian yang dipimpin oleh Pdt. Riana Lumbanraja, S.Th, M.Si dan diketuai oleh Libianko Sianturi, ST, MT dan Sekretaris Rimbun CD Siddabutar, SE, M.Si.(*)