Mandat Dapat Ditarik atau Dibatalkan

Oleh : Djalan Sihombing
Administrator Administrator
Mandat Dapat Ditarik atau Dibatalkan
ist|pelitabatak
Djalan Sihombing,SH

MANDAT adalah 1.perintah atau arahan yang diberikan oleh orang banyak (rakyat, perkumpulan, dan sebagainya) kepada seseorang (beberapa orang) untuk dilaksanakan sesuai dengan kehendak orang banyak itu:kongres memberikan -- kepada pengurus lama untuk meneruskan tugasnya;2.kekuasaan untuk melakukan kewenangan kekuasaan dari suatu badan atau organ kekuasaan atas nama badan atau organ kekuasaan tersebut:MPR memberikan -- kepada Presiden untuk menjalankan kekuasaan tertinggi negara; 3.instruksi atau wewenang yang diberikan oleh organisasi (perkumpulan dan sebagainya) kepada wakilnya untuk melakukan sesuatu dalam perundingan, dewan, dan sebagainya:organisasi itu telah memberikan -- kepada ketua untuk ikut berunding; 4. surat perintah bayar:pegawai belum dapat menerima gaji karena -- nya belum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;5.perwakilan atas suatu wilayah yang diberikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa; pemberian kekuasaan:Jepang diberi -- untuk mengurus kepulauan bekas jajahan Jerman di Pasifik. (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Di dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar mandat. Untuk melakukan suatu kegiatan, pimpinan organisasi memberikan mandat kepada seseorang atau beberapa orang. Mandat diberikan sesuai dengan kehendak pimpinan atau orang banyak. Misalnya, organisasi atau paguyuban memberikan mandat kepada beberapa orang untuk melaksanakan perayaan ulang tahun paguyuban.

Sering terjadi masalah dalam pemberian mandat. Bila organisasi telah rapih dan terstruktur dengan baik, mandat diperlukan untuk mengikuti suatu kegiatan, misalnya Kongres. Dalam pendaftaran peserta, Panitia selalu minta mandat tertulis dari yang mengutusnya agar bisa mengikuti Kongres tersebut.

Bila tidak membawa mandat, Panitia berhak menolak yang bersangkutan sebagai peserta untuk mengikuti Kongres.

Yang menjadi masalah bila dalam suatu organisasi/paguyuban belum ada aturan yang menjadi patokan untuk bertindak atau tidak bertindak. Dalam hal ini perlu kebijaksanaan menggunakan kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat tersebut.

Kepanitiaan pun bisa masalah, apabila ada yang mau mempermasalahkan walaupun sudah ada aturan, apalagi belum ada aturannya. Misalnya, suatu kepanitiaan dibentuk tanpa ada mandat dari semua pemilik paguyuban, atau mandat diberikan oleh sebagian pengurus dari beberapa paguyuban yang sudah terbentuk di masing-masing wilayah.

Pertanyaannya, bolehkah mandat itu ditarik oleh salah satu pihak, sedangkan pihak yang lain tidak mau menarik mandat itu? "Kami tidak mengutus kalian menjadi Panitia", hal ini bisa membuat permasalahan. Hal seperti ini bisa terjadi apabila belum ada payung hukum yang mengaturnya, misalnya dalam Anggaran Dasar (AD).

Hal yang tidak mungkin menerapkan AD yang berlaku di wilayah tertentu untuk wilayah lainnya. Sudah jelas di AD dibuat pembatasan wilayah. Ada hak dan kewajiban anggota dalam paguyuban tersebut.

Sebenarnya, tanpa ada aturan yang sudah jelas, bila semua sepakat (dos roha), hal-hal tersebut tidak akan muncul. Tetapi untuk mencapai kata sepakat ini sering kali menjadi persoalan.

Memang betul bisa dipersoalkan secara hukum karena itu bagian dari perjanjian. Sesuatu yang disepakati menjadi perjanjian berlaku bagi yang membuatnya. Peraturan-peraturan atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang dibuat paguyuban berlaku sebagai Undang-undang (UU) bagi yang membuatnya (pengurus dan anggota). Artinya, mandat itu bisa ditarik kembali, tetapi menjadi persoalan dengan pemberi mandat yang lainnya.

Saya teringat dengan seorang teman dalam diskusi. Sahabat baik ini mau membuat tesis doktoral. Pertanyaannya : "Apakah Anggaran Dasar berlaku sebagai UU?"

Saya jawab dengan pasti, bahwa AD berlaku sebagai UU bagi yang membuatnya. Semua pengurus dan anggota yang ada dalam perkumpulan atau paguyuban harus tunduk pada AD yang dibuat. Perjanjian itu bukan hanya antara 2 (dua) orang manusia/pihak.

Pasal 1338 ayat (1) menentukan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”. Pasal 1320 ayat (1)menyatakan sebagian salah satu syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”.

Berdasar dua pasal dalam KUH Perdata tersebut, dapatlah dikatakan berlakunya asas konsensualisme di dalam hukum perjanjian memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak ataupun berorganisasi.

Demikian sekilas tentang mandat, yang sering menjadi permasalahan dalam hidup sehari-hari, baik di paguyuban, pemerintahan, maupun di perusahaan. Mandat ini penting sebagai bukti legalnya seseorang atau beberapa orang untuk melakukan kegiatan.

Penulis Advokat & PemerhatiPerkumpulan

Komentar
Berita Terkini