Pertama Dalam Sejarah, Akhirnya Pemko Padangsidimpuan Raih Opini WTP dari BPK

Administrator Administrator
Pertama Dalam Sejarah, Akhirnya Pemko Padangsidimpuan Raih Opini WTP dari BPK
Saut Togi Ritonga | Pelita Batak
Pertama Dalam Sejarah, Akhirnya Pemko Padangsidimpuan Raih Opini WTP dari BPK

Padangsidimpuan (Pelita Batak) :

Setelah 20 tahun, Kota Padangsidimpuan akhirnya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Padangsidimpuan tahun anggaran 2020.

"Baru saja saya menerima LHP atas LKPD tahun anggaran 2020 dari Kepala BPK Perwakilan Sumatera Utara bapak Eydu Oktain Panjaitan. Alhamdulillah, BPK memberikan opini WTP," ujar Wali Kota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution lewat sambungan telepon dari Medan, Rabu 19 Mei 2021.

Opini ini merupakan WTP pertama kalinya diberikan BPK sejak berdirinya Pemko Padangsidimpuan, yang merupakan penandaan bahwa tata kelola keuangan pemerintah kota ini semakin membaik setelah dipimpin Wali Kota Irsan Efendi Nasution dan Wakil Wali Kota Arwin Siregar.

Capaian atas tata kelola keuangan pemerintah di tahun anggaran 2020 ini wajar untuk disyukuri. Karena terjadi peningkatan dari tahun 2019, dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi WTP.

Irsan mengingatkan bahwa dia dan seluruh jajaran Pemko Padangsidimpuan tidak boleh terlena. Karena ada tanggungjawab besar yang harus diemban untuk tahun-tahun berikutnya.

"Kita harus berupaya dan berikhtiar keras agar tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan semakin baik lagi. Sehingga untuk LHP atas LKPD 2021 nanti tetap mendapat opini WTP," ujarnya.

Ditanya tentang langkah utama yang akan dilakukan untuk mempertahankan Opini WTP ini, Wali Kota Sidimpuan menyebut akan melakukan pengendalian lebih ketat lewat Inspektorat atau Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

Akan ada pengendalian yang terukur. Setiap tiga bulan atau per triwulan, APIP melakukan pengecekan dan memotret kondisi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

"Semua rekomendasi BPK ditindaklanjuti dengan segera. Sehingga di setiap akhir tahunnya nanti semua sudah bersih," pungkasnya.(STR)

Komentar
Berita Terkini