Pemprovsu Diminta Waspadai Bantuan Dijadikan Alat Kampanye Calon KDH Incumbent

Administrator Administrator
Pemprovsu Diminta Waspadai Bantuan Dijadikan Alat Kampanye Calon KDH Incumbent
ist|Pelita Batak
Aduhot Simamora
Medan (Pelita Batak):
Menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak, yang akan diikuti 23 Kabupaten/Kota di Sumut, bantuan dari pemerintah provinsi raWan digunakan kepala daerah yang berniat maju untuk periode selanjutnya sebagai ajang kampanye. Ketidaktahuan masyarakat dimanfaatkan seolah pemberian pribadi KDH, sehingga pendidikan politik di tengah masyarakat tidak benar.

Bantuan berupa alat mesin pertanian (alsintan), pembagian bibit, pembagian ternak, bantuan pendidikan dan lain sebagainya dalam berbagai bentuk. "Kita tidak melarang untuk diberikan, namun akan lebih baik jika diberikan setelah proses Pilkada selesai, September. Masih ada waktu, sehingga peruntukan anggaran dari provinsi untuk rakyat, bukan untuk membodohi rakyat," ujar mantan Wakil Ketua DPRD Sumut, Aduhot Simamora, Jumat (6/3/2020).

Menurutnya, memanfaatkan bantuan dari provinsi maupun dari pemerintah pusat kerap jadi ajang kampanye bagi KDH yang berniat maju dalam pilkada. Hal ini akan tetap menjadi preseden buruk bagi perjalanan politik di Indonesia, khususnya di Sumut yang dikenal dengan money politic-nya.

Bukan saja bagi daerah yang kepala daerahnya bisa maju pada periode selanjutnya. Kini ada beberapa KDH yang tidak bisa maju lagi, justru menggadang-gadang istri atau orang dekatnya untuk maju sebagai calon.

"Nah, ini akan sangat mampu mengalihkan perhatian dan pilihan politik masyarakat jika dibagikan sebelum pelaksanaan Pilkada. Pemprovsu jangan buta akan hal ini," ujar politikus Partai Hanura itu.

Aduhot mengatakan, bahwa saat ini lebih dari 50 % Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pilkada. Jika seluruh daerah ini diberikan pendidikan politik yang tidak sehat, akan menjadi sejarah buruk bagi Sumut.

"Gubernur harus memberi perhatian untuk ini, sehingga Sumut Bermartabat sebagaimana slogan kampanye Gubernur Edy-Ijek bisa terwujud," ujarnya.

Kepada seluruh elemen masyarakat, diimbau untuk tidak lagi tergiur dengan janji-janji politik yang tidak berdasar. "Rekam jejak dan karakter sosok pemimpin sangat dibutuhkan," ujarnya. (TAP)
Komentar
Berita Terkini