Medan (Pelita Batak):
Persatuan Inteligensia Kristen Sumatera Utara memberikan beberapa catatan kritis sebagai sebuah refleksi di hari ulang tahu kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 Tahun ini. Berbagai masalah kebangsaan yang kita hadapi saat ini butuh solusi dengan memberikan solusi yang menyeluruh dan berkelanjutan. Hal itu ditegaskan oleh John Eron Lumban Gaol, SE didampingi oleh Sekretaris DPD PIKI Sumatera Utara Jadi Pane, S.Pd bersama beberapa pengurus lainnya seperti Prof. Dr. Marihot Manullang, Dr. Rosyani Hutagalung, M.Th, Dr. Adolfina Koamesakh, SS, M.Hum, Pangihutan Hutagalung, Ir. Masdin Girsang, M.Si, Adroy Simamora, SH, Ir. Ronald Naibaho, M.Si, Ester Manurung, Rahel Sukatendel, S.Sos, M.Si, Wati Simamora, S.Sos, M.Si, Romein Manalu, ST, Raymond Pardede, Gabarel Sinaga, SP dan lain sebagainya.
Adapun catatan krisits sebagai permenungan bagi semua unsur negara ini, secara khusus bagi pemerintah menuurt John Eron Lumbangaol adalah: Pertama, PIKI dengan tegas menghimbau kepada semua pihak untuk membangun kesepahaman penangangan Covid-19. Covid-19 sebagai pandemi global telah merugikan semua negara, bahkan negara kita. Untuk itu semua elite politik harus menahan diri. Jangan jadikan kelemahan pemerintah sebagai panggung untuk oposisi. Artinya, dalam kondisi sekarang ini, saatn ya kita semua pihak untuk menyamakan visi penangangan agar pandemi Covid-19 ini bisa teratasi dengan baik. Mari dukung program kerja penangangan yang dilakukan oleh pemerintah agar pandemi ini bisa berlalu.
Kemudian masyarakat terdampak Covid-19 agar benar-benar fokus pemerintah untuk memberikan anggaran yang sifatnya menolong dan patut. Semua bentuk bansos kepada masyarakat terdampak Covid-19 harus benar-benar transparan dan tepat sasaran karena mereka sangat butuh dana ini, tegas John Eron Lumban Gaol, SE yang juga mantan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara ini. Untuk itu, tindakan tegas pemerintah kepada pelaku korupsi dana bansos harus kita dukung karena ini adalah kategori “penjahat kemanusiaan’, tegas John Eron lagi.
Kedua, penegakan hukum yang berkeadilan harus dilakukan oleh pemerintah. Vonis mantan Jaksa Pinangki Malasari yang relatif ringan harus dievaluasi kedepan dan menjadi bahan masukan untuk melakukan penegakan hukum, apalagi ini menyangkut korupsi dan pemufakatan jahat, tegas John Eron lagi. Dengan penegakan hukum yang berkeadilan (law enforcement) akan membuat bangsa ini jadi bangsa besar, kuat, dan maju menyongsong Indonesia hebat dan unggul, tegas John Eron lagi.
Ketiga, PIKI sumut sangat mengharapkan senses of ciris semua elite politik. Hasrat politik untuk menjadi RI-1 pada tahun 2024 di masa pandemi Covid-19 ini harus ditahan. PIKI Sumut sangat mengharapkan agar pilpres 2024 jangan dijadikan isu politik di masa pandemi Covid-19 ini. Saatnya semua menaham diri tentang pencalonan Presiden 2024 ini karena itu masih jauh. Fokus saja semua DPR, Politisi, Menteri dalam penangangan Covid-19 ini, tegas John Eron Lagi.
Keempat, pengembangan kawasan Danau Toba sebagai salah satu isu sentral pembangunan harus kita dukung dalam koridor merawat keutuhan ciptaan Tuhan. Program pemerintah di danau Toba harus fokus pada perawatan keutuhan Ciptaan, memberdayakan masyarakat untuk tumbuh bersama dan bukan hanya mementingka kepentingan segelintir orang, tegas John Eron. Mari mendukung pengembangan kawasan Danau Toba untuk mendukung pembangunan lingkungan yang berkelanjutan demi keutuhan Ciptaan Tuhan, tegas John Eron lagi. John Eron Laumbangaol juga menegaskan saat ini PIKI Sumut sangat mengharapkan agar program pembangunan berkeadilan dan berkelanjutan terus dilakukan dengan tetap mengedepankan keberlanjutan ekologi dan keadilan ekonomi rakyat, termasuk di kawasan danau Toba.
Kelima, mengelola keberagaman dengan tetap memperhatikan hak dasar semua warga negara harus dilakukan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Penangangan kaum intoleran dan gerakan radikalisme harus dilakukan dengan pendekatan hukum dan juga melalui pendidikan. Artinya, PIKI Sumut sangat menjujung tinggi kebhinnekaan dan pemerintah harus mampu merawat keberagaman dengan baik, terlebih dengan usia NKRI yang ke 76.
Inilah yang menjadi catatan kritis DPD PIKI Sumut di HUT RI ke 76. Mari kita dukung pemerintah untuk mengedepankan tata kelola pemerintahan yang bersih dari segala bentuk KKN. Fokus kepada pemberdayaan rakyat, peningkatan ekonomi rakyat secara adil dan merata berdsasarkan Ideologi Pancasila dan UUD 1945 adalah harga mati dari DPD PIKI Sumatera Utara, tegas John Eron Lumbangaol, SE lagi.(*)