Medan (Pelita Batak) :
Pembatalan proyek multiyears Rp 1,3 triliun lebih untuk peruntukan pembangunan jalan di 5 wilayah di Sumut guna mendorong percepatan pembangunan Kawasan Kaldera danau Toba mendapat sorotan masyarakat Sumatera Utara (Sumut). Pembatalan proyek itu tertuang dalam LPSE Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) tertanggal 19 Oktober 2016.
Tertera paket proyek multiyears guna kesuksesan Kaldera Toba dan Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba tersebut, dari anggaran APBN Tahun Anggaran 2016-2019 untuk pembangunan jalan Tele-Pangururan Rp 174.000.006.000, Pangururan-Ambarita Rp 371.492.060.000, Tebing Tinggi-Parapat Rp 231.459.080.000, Sidikalang-Kutabuluh Rp 250.560.000.000 dan Sibolga-Tarutung Rp 295.192.081.000 yang jumlah keseluruhan Rp 1.325.703.221.000.
Anggota DPRD Sumut Fraksi Demokrat, Muhri Fauzi Hafiz, SE dan Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat-Lembaga Pemantau Pembangunan dan Asset Republik Indonesia (LSM-LPPAS RI) Jauli Manalu, SH saat dihubungi terpisah, Kamis (20/10), menyesalkan tindakan Kementerian PUPR Republik Indonesia.
Ketua Umum LSM-LPPAS RI, Jauli Manalu,SH menyebut, masyarakat Sumut, khususnya kawasan Danau Toba sangat kecewa atas tindakan menteri yang membatalkan proyek multiyears tersebut. Padahal sebut Jauli, proyek tersebut merupakan proyek yang sudah didengung-dengungkan pemerintahan Jokowi-JK untuk tahun 2016.
"Masyarakat Sumut sudah kecewa dan merasa dirugikan dengan pembatalan proyek multiyears sebesar 1,3 Triliun tersebut. Ada apa Kementerian PUPR untuk Sumut, padahal proyek dengan 5 paket pekerjaan itu adalah program pemerintahan Jokowi-JK dan sangat didukung oleh Menteri Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan," sebut Jauli.
Jauli pun menyebut, Presiden Jokowi harus menurunkan timnya dan bila perlu memanggil Menteri PUPR Republik Indonesia, karena masyarakat Sumut, khususnya kawasan Danau Toba sudah menanti-nantikan proyek tersebut guna pengembangan pembangunan di Sumut terkhusus kawasan Danau Toba.
"Ada apa Menteri PUPR membatalkan proyek tersebut dengan menolak usulan Pokja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah-I, padahal usulan Pokja tersebut sudah benar-benar diteliti dan Pokja tidak akan berani main-main untuk pembangunan Sumatera Utara," sebut Jauli.
Hal yang sama dikemukakan anggota DPRD Sumut Fraksi Demokrat, Muhri Fauzi Hafiz,SE. Ditemui terpisah, Fauzi (panggilan akrab Muhri Fauzi Hafiz-red) itu menyebut dengan tindakan pembatalan 5 paket proyek besar untuk Sumut itu, sudah merugikan masyarakat Sumut.
Karenanya Fauzi meminta Menteri PUPR Republik Indonesia untuk meninjau ulang pembatalan proyek multiyears tersebut, karena telah menghambat program pembangunan pemerintahan Jokowi-JK.
Dikatakan, dengan batalnya 5 paket proyek pembangunan jalan tersebut, telah menghambat pemeliharaan jalan dan tindakan pembatalan seperti ini belum pernah terjadi apalagi yang melakukan pembatalan adalah kementerian.
Menurut politisi muda tersebut, jika proyek tidak dibatalkan, seharusnya pengerjalan pembangunan jalan sudah akan dimulai paling lama awal Nopember. Namun dengan tindakan tidak popular dari kementerian itu, belum dipastikan kapan dilakukan pembangunan dan pemeliharaan jalan di 5 wilayah Sumut tersebut. Padahal pembangunan jalan sesuai program pemerintahan Jokowi-JK guna mendukung serta mensukseskan Program Kaldera Toba dan dengan dibentuknya Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba, sesuai Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016.
Karenanya Fauzi meminta Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah-I segera menghadap Menteri PUPR dengan melaporkan keresahan masyarakat Sumut atas pembatalan proyek tersebut. JIka benar proyek multiyear situ dibatalkan Kementerian PUPR, berarti Kementerian PUPR tidak berpihak kepada Sumut dan patut dipertanyakan.
Sementara itu Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah-I,Paul Siahaan didampingi Pokja Simon Ginting yang ditemui wartawan mengatakan tindakan Kementerian PUPR karena adanya sanggahan dari pihak-pihak tertentu.
Namun Paul menyebut proyek multiyears tersebut akan dilelang ulang yang diharapkan dilakukan pada bulan ini. Pihaknya pun akan segera menghadap ke Kementerian PUPR.
"Lelang gagal, maka segera akan dilelang kembali. Jika kembali gagal akan dilakukan penunjukan langsung," sebut Paul Siahaan seraya menyebut pihaknya sebelumnya telah mengusulkan pememang dan Pokja untuk 5 paket proyek tersebut sudah diganti.(TAp/MM)
Administrator 
