Memaksimalkan Kunjungan Presiden

Oleh : Bachtiar Sitanggang
admin admin
Memaksimalkan Kunjungan Presiden
IST|Pelita Batak

PRESIDEN Joko Widodo menjanjikan kepada pegiat lingkungan Togu Simorangkir, akan berkunjung ke kawasan Danau Toba untuk bersama-sama masyarakat menanam pohon guna melestarikan Danau Toba sebagai destinasi wisata super prioritas.

Janji itu dikemukakan, ketika Kepala Negara menerima Togu Simorangkir di Istana Merdeka Agustus lalu, setelah berjalan kaki dari Soposurung Balige, Toba-Samosir selama 45 hari ke Jakarta untuk menarik perhatian dunia internasional atas kerusakan lingkungan Danau Toba serta sengketa tanah antara Masyarakat Hukum Adat Batak terutama masyarakat Natumingka Kecamatan Borbor Toba dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL) sebagai penerus PT Inti Indorayon Utama (IIU).

PT IIU perusahaan pulp dan rayon pemegang konsesi hutan dan pemilik pabrik yang diberi ijin oleh Pemerintah Orde Baru, sejak awal sudah bermasalah memakan korban jiwa, harta dan perasaan masyarakat, namun pemerintah seolah tutup mata.

Perusahaan yang menguasai ribuan Ha hutan di kawasan Danau Toba itu sempat ditutup, namun diijinkan kembali beroperasi setelah menghentikan sebagian produknya dan berubah nama menjadi PT Toba Pulp Lestari, dengan beberapa perbaikan.

Namun tidak tuntas sampai sekarang mengenai perbatasan tanah antara milik Masyarakat Hukum Adat dengan Hak Pengelolaan Hutan (HPH) yang diberikan pemerintah kepada perusahaan raksasa tersebut.

TPL sering mengklaim tanah Hak Ulayat masyarakat Hukum Adat dan ditanami, baik di Humbahas, Toba dan Simalungun, walaupun diprotes namun tidak digubris, sebab para karyawan perusahaan sering didampingi petugas berseragam lengkap.

Bila ada yang menghambat, langsung ditangani pihak berwajib dan selalu dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri tanpa menelaah akar persoalan, bahwa terhukum adalah korban perampasan hak.

Catatan hitam itu sudah berlangsung lama, Presiden silih berganti, harapan untuk menyelesaikan hanya di era Jokowi-Ma”ruf Amin, kalau tidak tanah milik Masyarakat Hukum Adat di kawasan Danau Toba akan tergerus habis, sebab setelah masa kontrak TPL berakhir, tanah-tanah tersebut akan menjadi tanah negara.

Oleh karena itu, pertama yang perlu dimintakan kepada Presiden adalah ketegasan antara tanah milik Masyarakat Hukum Adat dan HPH yang diberikan ke PT IIU atau PT TPL.

Perlu diingat bahwa peta Kehutanan adalah hasil foto satelit dari udara, hasilnya belum tentu memisahkan mana milik rakyat yang sudah turun temurun dikuasai dan mana milik Kehutanan, karena foto satelit kemungkin besar hanya menentukan titik koordinat.

Presiden Jokowi sebagai Sarjana Kehutanan mahfum mengapa rakyat Kawasan Danau Toba protes atas pencaplokan tanah milik Masyarakat Hukum Adat setempat, sebab lebih dahulu ada Masyarakat Hukum Adat daripada Proklamasi Kemerdekaan RI tahun 1945.

Dalam kaitan itu kita mengharapkan Pemerintah Kabupaten, DPRD masing-masing serta perkumpulan Marga mempersiapkan permasalahan yang dihadapi yang menjadi wewenang Pemerintah Pusat untuk disampaikan kepada Kepala Negara.

Perkumpulan masyarakat yang cukup banyak di kalangan Orang Batak hendaknya juga turut berperan memaksimalkan kunjungan Presiden kali ini, dan menyalurkan kegalauan masyarakat selama ini, sebab Presiden Jokowi sebagai Kepala Pemerintahan belum seluruhnya tahu permasalahan masyarakat kawasan Danau Toba sebagaimana keterangan Togu bahwa “...Presiden Jokowi terkejut mendengar masalah lahan dan lingkungan yang ada di kawasan sekitar Danau Toba” (Bisnis.com. 06 Aug 2021). Kita tidak menuduh para pejabat setempat selama ini hanya memberikan laporan ABS.

Banyak tokoh dari kawasan Danau Toba, tetapi tidak seperti Brigadir Jenderal TNI Junior Tumilaar di Sulawesi Utara yang membela rakyat dengan caranya sendiri membuka tabir perlakuan konglomerat memanfaatkan aparat keamanan dan penegak hukum.

Dengan mengikuti protokol kenegaraan hendaknya masyarakat dipersiapkan dan diorganisir menemui Presiden, misalnya oleh Gereja seperti HKBP dengan menghadirkan perutusan masyarakat Desa Natumingka, Sigapiton (Toba); Siria-ria, Humbahas; Sihaporas, Sibatuloting (Simalungun), menyampaikan keluhannya kepada Presiden.

Para Bupati dan DPRS juga perlu memohon pembagian yang adil atas retribusi air Danau Toba dari PT Inalum yang selama ini belum kurang jelas perhitungannya, demikian juga keberadaan keramba yang mencemari air danau, agar pembenahannya tidak sekedar wacana, termasuk manfaat dan keberadaan BPODT yang nyaris tak terdengar dan manfaatnya apa bagi masyarakat atau sebaliknya?

Demi kepentingan masyarakat ada baiknya ditanyakan moratorium pembentukan Provinsi Tapanuli yang tidak kunjung terwujud, karena tanpa jadi provinsi, Tapanuli akan tetap peta kemiskinan di Sumatera Utara.

Dari pemberitaan media bahwa usul transformasi Intitut Agama Kristen Negeri Tarutung (IAKNT) menjadi Universitas Tapanuli Raya (Untara) dikirim langsung ke Presiden, maka ada baiknya dimohonkan penjelasan beliau, dengan mengingatkan bahwa transformasi menjadi Untara, sama dengan mengurangi kader pendidik bidang keagamaan oleh Pemerintah sendiri.

Seyogyanya Pemkab sekawasan Danau Toba langsung saja meminta kepada Presiden bahwa Tapanuli dan pantai Barat Sumatera Utara sudah sangat butuh universitas negeri, tidak memgurangi yang telah ada.Sebab pendirian universitas berbobot di Tapanuli, juga mengurangi keluarnya dana masyarakat yang menyekolahkan putra-puterinya ke luar daerah.

Kunjungan Presiden kali ini hendaknya disyukuri sebab beda dari kunjungan sebelumnya, karena motivasinya atas keterangan Togu Simorangkir. Artinya masyarakat dan Pemkab dan Pemda harus jujur dalam memberikan informasi kepada Presiden tidak ABS, apalagi laporan asal ada.

Sejak Indonesia Merdeka, hanya Presiden Jokowi yang memberi perhatian menyeluruh ke seluruh Indonesia termasuk Tapanuli, mungkin Gubernur saja tidak sesering Jokowi mengunjungi Kawasan Danau Toba.

Perhatian Pemerintah terhadap Kawasan Danau Toba terbukti dari Bandara Silangit, penetapan Danau Toba sebagai tujuan wisata unggulan dengan fasilitasnya, pembukaan jalan tol serta dimulainya Food Estate di Humbahas.

Kehadiran Presiden ini hendaknya dijadikan momentum untuk mengidentifikasi persoalan guna ditelaah Pemerintah Pusat dan semoga diselesaikan dalam waktu dekat.

Semoga keterkejutan Presiden tentang masalah pencemaran Danau Toba terjawab dan setelah memperoleh fakta dan data akurat dari masyarakat, Pemda dan DPRD serta perkumpulan masyarakat dan tokoh Agama, dapat terselesaikan dengan tuntas dan menyeluruh. *

Penulis adalah watawan senior dan advokat berdomisili di Jakata.

Komentar
Berita Terkini