PADA dasarnya tulisan-tulisan saya tidak menilai siapapun, hanya mengingatkan tentang adanya permasalahan di antara kita, baik lokal maupun nasional.
Demikian juga tulisan : ”Memilih yang kurang buruk dari yang buruk” kutipan dari keterangan Prof. Dr. Frans Magnis Suseno. Karena menyangkut memilih, kebetulan saja di Humbahas terjadi pasangan calon tunggal (paslontung) artinya tidak ada pilihan maka berhadapan dengan Kolom Kosong (Koko) sesuai Undang-undang, jadi menyinggung buruk tidaknya pelaksanaan pembangunan di sana.
Hanya membuktikan sinyalemen Prof. Magnis bahwa di Pilkada paslon itu kondisinya seperti itu, jadi tidak menunjuk seseorang, apalagi mencampuri internal suatu daerah apalagi seorang tokoh.
Mengapa partai politik di Humbahas hanya menampilkan satu pasangan calon, apakah yang lain buruk semua dan atau hanya ini yang paling baik, atau bahkan “sama saja”, para politisi yang berkompeten yang mengetahuinya.
Ada yang mengomentari ungkapan “ndang di ho, ndang di au, tumagon di koko” mengapa “ndang di ho, ndang di au, tumagon di hita”, bagaimana mungkin di hita lagi, sudah ditetapkan UU paslontung berhadapan dengan Koko? Sekarang tergantung nurani rakyat apakah memilih paslontung atau Koko?
Diakui atau tidak, cukup memprihatinkan kondisi demokrasi kita, mengapa cukup memprihatinkan?
Karena kaum intelektual juga telah menganggap “manghepengi” (money politics) sebagai hal yang lumrah. Biaya politik (cost politics) lumrah, tetapi kalau membeli suara apakah pantas dalam etika dan moral? Mengerikan sekali.
Seorang pembaca “Memilih yang kurang buruk dari yang buruk” bertanya, bagaimana dengan Samosir? Humbahas dan Samosir sebagai daerah pemekaran, mungkin politiknya belum “matang” sehingga ada saja yang aneh, mungkin di daerah lain lebih seru.
Mengherankan, hasil survey SMRC Februari 2020 memaparkan bahwa 85 % penduduk Samosir menjatuhkan pilihannya ke paslon yang mau memberi uang (kata-kata persisnya tidak tahu).
Selama ini rakyat dididik untuk tidak peduli dengan kredibilitas dan kapabilitas calonnya, pokoknya “duit”.
Komentar yang lain, “saya setuju pendapat Prof itu, tetapi rakyat memilih parhepeng do, kondisi sudah “stadium 4”. Diibaratkan penyakit kanker. Mentalitas rakyat untuk terima uang susah diobati, tambahnya. Dibumbui lagi dengan “barita ulok”, “di desa saya untuk Kepala Desa bisa 1 juta rupiah”. Takut “barita ulok” tidak sebut nama desanya, tapi di Samosir-lah.
Di Samosir masih mending “esok kedele sore tempe” (pagi kedele, sore tempe), artinya berproses sesuai alur dan penggunaannya. Yang satu ini “esok tempe sore tahu” (pagi tempe sore tahu) sudah menyalahi alur dan prosesnya. Semalam “hidup-mati” untuk si Anu, besok paginya “lahir-bathin” kepada si B. Mengutip omongan Menteri BUMN Erick Tohir, “ahlaknya di mana?”
Proses Pilkada di Samosir sedikit di depan dibanding Humbahas dengan tiga paslon, tidak tunggal, dan “menjebak” rakyatnya memilih Koko.
Repotnya kalau dikaitkan dengan pendapat Prof. Magnis: “memilih yang kurang buruk dari yang buruk”, kalau “penentu” pilihan masyarakat Samosir sesuai hasil survey 85 % mengharapkan money politics.
Kekuasaan itu memang “menggiurkan”, tidak bisa-bisa jadi bupati, “penggembira calon bupati” juga tidak apalah. Ada lagi dengan status “membubung” alias tidak jelas, dalam statusnya sering “mempersonifikasikan” dirinya dengan tokoh lain, padahal yang bersangkutan telah “menanggalkan” sebutan itu.
Tokoh pegiat lingkungan dari Medan berkomentar, tentang kepemimpinan dalam pembangunan, “bagaimana Danau Toba mau maju. Ompung rohaninya saja diperintah seperti SKPD khotbah untuk kampanye pada dirinya”.
Kondisi objektif daerah-daerah mudah diakses di era keterbukaan ini, bagaimana hasilnya semua akan terlihat setelah pesta demokrasi 9 Desember nanti. Kita berharap semua pihak taat azas aja, apa adanya dan jangan mengada-ada.
Demokrasi itu akan membuahkan kebaikan bagi semua dengan syarat semua harus jujur. Tokh akan ketahuan siapa yang percaya pada ungkapan “urupi au mangula, ulaon na marguna. Bonana nang ujungna Ho mambaen jadina (Berkati pekerjaan agar besar manfaatnya. Awal dan akhirnya, Engkau menentukannya).***
Penulis adalah wartawan senior dan advokat berdomisili di Jakarta.