Wakil Walikota Sidimpuan Hadiri Rapat Dengan Wapres RI

Administrator Administrator
Wakil Walikota Sidimpuan Hadiri Rapat Dengan Wapres RI
Saut Togi Ritonga| Pelita Batak
Wakil Walikota Sidimpuan Hadiri Rapat Dengan Wapres RI

Padangsidimpuan (Pelita Batak) :

Wakil Walikota Padangsidimpuan Ir H. Arwin Siregar MM menghadiri rapat dengan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Gubernur Sumatera Utara dan kepala daerah Se Sematera Utara di aula Tengku Rizal Nurdin, Rabu 17 November 2021.

Dalam rapat tersebut, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi meminta agar Dana Bagi Hasil (DBH) perkebunan dapat diberikan 30 - 40 persen dari PPN yang dikenakan atas produk tersebut sehingga nanti akan lebih banyak berkontribusi bagi pembangunan di Sumut.

Selain itu, Edy Rahmayadi memaparkan jumlah UMKM di Sumut mencapai 1,1 juta unit yang terdiri dari usaha mikro sebanyak 1 juta unit, usaha kecil 99.753 unit, usaha menengah 15.960 unit. Bahkan bisa menyerap pekerja sebanyak 2,6 juta orang.

Penguatan UMKM, menurut Edy, menjadi salah satu fokus Pemprov Sumut dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19. “Langkah antisipasi Sumut di masa pandemi fokus mengembangkan pasar di dalam negeri, dan memperkuat UMKM sebagai harapan bagi penyelamatan perekonomian Sumut,” katanya.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga telah menjadi cara memperkuat UMKM. Realisasi KUR di Sumut hingga 31 Oktober 2021 mencapai Rp 9,6 triliun. Pemprov Sumut sendiri memiliki program khusus yakni KUR Sumut Bermartabat melalui Bank Sumut.

“Pemprov Sumut juga memberikan bantuan kepada UMKM. Mulai dari bantuan peralatan, fasilitasi pemasaran digital, promosi hingga pameran produk UMKM di galeri milik Pemprov,” jelasnya.

Sementara itu, Wapres RI Ma’ruf Amin menyampaikan setiap daerah di Indonesia memiliki potensinya masing-masing. Namun potensi tersebut harus dioptimalkan dengan pemberdayaan masyarakat. “Lahan cukup, SDM cukup, optimalkan menjadi suatu potensi, menjadi kekuatan, power,” ujar Ma’ruf.

Dikatakan Ma’ruf, dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, kepala daerah perlu fokus dan upaya yang mendalam. Salah satunya dengan pemberdayaan. “Karena itu tidak cukup dengan Bansos, tetapi bagaimana pengentasan dilakukan melalui pemberdayaan,” ujarnya.

Ma’ruf juga mengatakan bahwa reformasi birokrasi perlu ditingkatkan oleh pemerintah daerah. Sebab hal itu berkaitan dengan pelayanan publik. Kepercayaan investor pun bergantung pada pelayanan publik.

Pada kesempatan tersebut, Ma’ruf mengapresiasi Pemprov Sumut lantaran telah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak tujuh kali berturut turut oleh BPK RI. “Saya harap capaian ini harus diriringi dengan tata pemerintahan yang profesional, efisien, bersih dan juga bebas korupsi,” kata Ma’ruf.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga mengapresiasi Pemprov Sumut, karena realisasi pendapatan APBD Sumut sudah mencapai 79,35 persen. “Sumut termasuk yang realisasinya mencapai target yang baik,” ungkap Tito.

Sementara realisasi belanja Sumut mencapai 63,28 persen yang menurut Tito, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh belanja pemerintah daerah.(STR)

Komentar
Berita Terkini