Balikpapan (Pelita Batak):
Presiden Joko Widodo kembali menegaskan pentingnya
hilirisasi industri sebagai upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara
maju. Menurut Presiden, sebuah negara dapat dikatakan sebagai negara maju jika
negara-negara lain telah memiliki ketergantungan terhadap suatu produk yang
dihasilkan oleh negara maju tersebut.
"Taiwan dan Korea Selatan, kenapa mereka bisa melompat
menjadi negara maju? Karena memiliki produk yang sangat dibutuhkan oleh negara
lain, oleh perusahaan-perusahaan besar di negara lain, baik Amerika maupun
Eropa," ujar Presiden dalam sambutannya saat membuka secara resmi Muktamar
ke-XVIII Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah yang digelar pada Rabu, 23
Februari 2023, di Balikpapan Sport and Convention Center, Kota Balikpapan,
Provinsi Kalimantan Timur.
Presiden menjelaskan bahwa Indonesia memiliki peluang dan
kesempatan untuk menjadi negara maju. Salah satunya melalui ekosistem industri
kendaraan listrik dimana semua komponen yang dibutuhkan oleh kendaraan listrik
ada di Indonesia.
"EV baterai, baterai mobil listrik yang nantinya
ekosistem ini akan menjadi ekosistem besar, menjadi produsen mobil listrik.
Karena nikel kita memiliki, tembaga kita memiliki, timah kita memiliki, bauksit
kita memiliki, semua komponen yang dibutuhkan mobil listrik itu ada semuanya di
Indonesia," ungkap Presiden.
Selain itu, Indonesia juga perlu mengintegrasikan semua
komponen kendaraan listrik yang tersebar di seluruh Tanah Air. Mulai dari nikel
yang ada di Pulau Sulawesi, tembaga yang ada di Sumbawa dan Papua, timah yang
ada di Bangka Belitung, hingga bauksit yang ada di Kalimantan Barat dan
Kepulauan Riau.
"Semuanya bisa diintegrasikan menjadi barang yang
namanya EV baterai dan ekosistem yang lebih besar lagi menjadi mobil listrik
yang ke depan itu semua negara akan membutuhkan," tutur Presiden.
Presiden menyebut bahwa melalui hilirisasi industri
tersebut, Indonesia akan mendapatkan nilai tambah yang berlipat ganda. Oleh
sebab itu, Presiden menegaskan bahwa Indonesia harus segera meninggalkan ekspor
bahan mentah.
"Jangan sampai kita sudah berpuluh-puluh tahun bahkan
beratus tahun sejak VOC yang kita ekspor itu selalu bahan mentah, selalu raw
material sehingga nilai tambahnya kita tidak punya," ucap Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menjelaskan bahwa
negara akan mendapatkan banyak penerimaan dan manfaat nyata dari hilirisasi
industri. Nikel misalnya, nilai perdagangannya mengalami peningkatan dari Rp17
triliun menjadi Rp450 triliun setelah kebijakan larangan ekspor mentah
diberlakukan oleh pemerintah.
"Dari Rp17 triliun menjadi Rp450 triliun itu, negara
akan mendapatkan berlipat-lipat dari pajak perusahaan, dari pajak karyawan,
dari royalti, dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dari bea ekspor, dari
royalti," ujar Presiden.
"Dari sinilah negara mendapatkan penerimaan,
mendapatkan pendapatan, dan ditransfer lagi ke daerah, ditransfer untuk dana
desa, ditransfer untuk bantuan sosial, dapatnya dari situ," lanjutnya.
Presiden pun menegaskan bahwa Indonesia bukan negara
tertutup meski telah mengeluarkan kebijakan pelarangan ekspor bahan mentah.
Indonesia terbuka dan mempersilakan negara-negara lain untuk berinvestasi serta
membangun industri pengolahan pertambangan di dalam negeri.
"Kamu boleh bekerjasama dengan perusahaan di Indonesia,
kamu boleh bekerja sama dengan BUMN Indonesia, kamu juga boleh mendirikan
sendiri di Indonesia juga tidak apa-apa, tetapi industrimu, pabrikmu ada di
Indonesia bukan ada di Eropa. Karena dari situlah kita akan mendapatkan sebuah
manfaat yang sangat besar. Kesempatan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat
kita," ucap Presiden.
Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut adalah
Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, Sekretaris Kabinet Pramono Anung,
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah
Sunanto, dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor.
Tampak hadir pula dalam acara tersebut adalah Menteri BUMN
Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri
ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Agama
Yaqut Cholil Qoumas, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, dan Kapolri Jenderal
Listyo Sigit Prabowo.(Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)