Bogor (Pelita Batak):
Presiden Joko Widodo mendorong segenap
pimpinan daerah untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga mencapai
target 0 persen pada tahun 2024 mendatang. Pada tahun 2022, menurut Presiden,
kemiskinan ekstrem masih berada pada angka 2 persen dan 14 provinsi berada di
atas angka nasional.
Demikian disampaikan oleh Presiden
Joko Widodo dalam arahannya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala
Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Se-Indonesia Tahun
2023 yang digelar di Sentul International Convention Centre, Kabupaten Bogor,
Provinsi Jawa Barat, Selasa, 17 Januari 2023.
"Target kita di 2024 kemiskinan
ekstrem ini harus berada pada 0 persen. Ini target yang tidak mudah. Di 2022,
masih 2 persen dan 14 provinsi di atas nasional. Semuanya sudah ada datanya,
artinya targetnya siapa, sasarannya siapa sudah ada semuanya. Penanganannya
seperti apa juga saya kira saya sudah tidak usah menyampaikan lagi. Intervensi
apa yang harus dilakukan, semua pemda sudah tahu apa yang harus
dilakukan," ungkapnya.
Selain itu, Presiden juga meminta agar
para kepala daerah bisa menekan angka gagal tumbuh pada anak atau stunting di
daerahnya masing-masing. Hal tersebut penting mengingat Indonesia akan memiliki
bonus demografi yang puncaknya pada tahun 2030-2035 sehingga pengembangan
sumber daya manusia (SDM) harus terus dioptimalkan.
"Kalau SDM-SDM kita tidak berada
pada posisi yang ininya (otaknya) baik, sehingga memiliki produktivitas baik,
hati-hati bukan keuntungan yang akan kita dapat, tetapi akan memberikan beban
yang besar kepada negara sehingga stunting harus menjadi target penyelesaian
bagi pengembangan sumber daya manusia Indonesia," jelasnya.
Menurut Presiden, angka stunting secara
nasional terus mengalami penurunan dari angka 37 persen pada tahun 2014 menjadi
24 persen pada tahun 2021 dan diperkirakan pada angka 21 persen pada tahun
2022. Meskipun telah turun drastis, namun Presiden terus mendorong agar target
di bawah 14 persen pada 2024 bisa tercapai.
"Target kita di tahun 2024 harus
berada di bawah 14 persen. Bukan hal yang mudah, tetapi sekali lagi kalau kerja
keras kita seperti saat kita bekerja mengatasi pandemi, saya yakin ini bukan
persoalan yang susah diselesaikan. Datanya ada," ucapnya.
Untuk itu, Kepala Negara mendorong
para kepala daerah untuk memanfaatkan teknologi dan platform aplikasi dalam
memantau stunting di daerahnya seperti yang telah sukses dilakukan oleh
Kabupaten Sumedang. Berkat pemanfaatan teknologi tersebut, angka stunting di
Kabupaten Sumedang turun drastis dari 32 persen pada tiga tahun yang lalu
menjadi 7 persen.
Selain itu, Presiden juga mencontohkan
Kabupaten Kampar yang sukses menurunkan angka stunting dengan cara lain, yakni
menitipkan anak-anaknya ke perusahaan besar yang ada di daerahnya. Dengan
metode tersebut, Kabupaten Kampar berhasil menurunkan angka stunting dari 27
persen ke 8 persen.
"Di Kampar juga sama, tapi tidak
menggunakan platform aplikasi, tapi menitipkan anak-anak asuhnya kepada
perusahan-perusahaan besar yang ada di Kabupaten Kampar. Ini 100 anak titipkan,
200 anak titipkan, 50 anak titipkan. Itu juga berhasil menurunkan dari 27
(persen) ke angka kurang lebih 8 persen. Ini juga penurunan yang sangat
drastis," tandasnya.(Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)