Sengketa Lahan Cadika Pramuka

PH dan Ahli Waris Pemilik Lahan Cadika Kecewa Dibohongi Petugas Balai Kota Medan

Administrator Administrator
PH dan Ahli Waris Pemilik Lahan Cadika Kecewa Dibohongi Petugas Balai Kota Medan
adol f rumaijuk | pelita Batak
Penasehat Hukum Eni Martalena Pasaribu,SH.,MH.Kn.CRA bersama ahli waris membentangkan poster di depan Kantor DPRD Medan

Medan (Pelita Batak):

Keluarga almarhum Jamuda Tampubolon didampingi Penasehat Hukum (PH) nya dari Kantor Hukum RAY Sinambela & Partner, mendatangi Balai Kota Medan berniat bertemu dengan Wali Kota Medan Bobby A. Nasution, Senin (27/2/2023). Niat menyampaikan tuntutannya kepada Pemko Medan melalui menantu Presiden Joko Widodo itu, justru mendapat kecewa terhadap petugas kantor yang telah berbohong kepada pihaknya.

“Kata satpam di pintu masuk itu, tidak ada pak Wali di kantor. Masih di Balige mengurusi F1H2O. Padahal kami dapat informasi Bobby ada rapat di DPRD Medan tadi pagi,” kata Enny Martalena Pasaribu, SH.,MH.Kn CRA selaku PH keluarga Jamuda Tampubolon kepada media.

Enni terlihat sangat kesal, karena telah ditipu oleh petugas yang dibayar menggunakan uang rakyat itu. “Kalau dibilang tadi ada, tapi tidak bisa ditemui, masih mending. Ini kita ditipu, dibohongi," ujarnya kesal didampingi kliennya yang merupakan ahli waris pemilik lahan Cadika seluas 25 ha yang berada di Jl. Karya Wisata Medan Johor.

Enni juga menceritakan, kehadiran pihaknya di Balai Kota Medan sempat dipertemukan dengan Bidang Hukum. “Kita ke sana tadi untuk meneruskan apa yang disampaikan oleh pihak BPN, bahwa mereka tidak berani mengeksekusi lahan jika Pemko Medan belum menghapus lahan tersebut dari daftar asset. Kita hanya membantu BPN menyampaikan hal itu, tapi itupun Bidang Hukum Pemko Medan tidak bisa memberikan jawaban yang sesuai dengan fakta hukum bahwa klien kami sudah memiliki alas hak yang tetap, sesuai hukum yang berlaku,” jelas Enni.

Bahkan, Enni yang ditemui bersama para ahli waris di depan Balai Kota yang sempat melakukan orasi menyebutkan, pihak Pemko Medan melalui Bidang Hukum agar ahli waris memproses secara hukum. “Maka kami akan lanjutkan buat pengaduan ke Kejatisu besok,” katanya.

Dimana sebelumnya, keluarga Jamuda Tampubolon selaku pemilik lahan di areal Taman Cadika Pramuka di Medan Johor berunjuk rasa di halaman Kantor BPN Medan. Mereka meminta lahan tersebut dikeluarkan dari aset Pemerintah Kota (Pemkot) Medan.

"Kami minta BPN menjalankan putusan PTUN yang sudah inkrah. Isinya membatalkan sertifikat hak pengelolaan atas nama Pemkot Medan di atas lahan klien kami di Taman Cadika," kata Enni Martalena Pasaribu selaku kuasa pemilik lahan almarhum Jamuda Tampubolon, Rabu (22/2/2023).

"Putusan itu memerintahkan kepada BPN untuk mencabut hak pengelolaan itu," tambahnya.

Ada pun ia datang bersama dengan istri Jamuda yang kini menjadi ahli waris, yakni Rulya Siahaan serta keluarga lainnya. Ia menjelaskan baru saja berjumpa dengan pihak BPN Medan yang diwakilkan oleh Kepala Seksi V bernama Elsa.


Alasan BPN belum menjalankan putusan karena lahan itu harus dihapuskan lebih dahulu dari aset Pemkot Medan. Sehingga mereka pun disuruh untuk mendatangi Pemkot Medan. Namun mereka menganggap hal itu adalah alibi BPN untuk menghindar.

"Seharusnya BPN tunduk atas putusan hukum yang sudah 16 tahun lamanya," ujarnya.

Ia menjelaskan terkait dengan kepemilikan tanah itu dimiliki oleh Jamuda Tampubolon dengan luas lahan 250.000 meter. Lahan itu didapat dari pengalihan hak melalui ganti rugi kepada Amir Hamzah bin Abd Rauf, sesuai surat keterangan Pengalihan Hak dan Ganti Rugi pada 4 Februari 1972.(TAp)

Komentar
Berita Terkini