Korban Penganiayaan Preman Dijadikan Tersangka, DPD HIMNI Sumut : Tindakan Kapolsek Percut Sei Tuan Sangat Jauh Dari Sikap Arif Dan Profesionalitas

admin admin
Korban Penganiayaan Preman Dijadikan Tersangka, DPD HIMNI Sumut : Tindakan Kapolsek Percut Sei Tuan Sangat Jauh Dari Sikap Arif Dan Profesionalitas
Eligius Zega | PelitaBatak
Koordinator Advokasi DPD HIMNI Sumut, Famati Gulo SH Bersama dengan Korban Penganiayaan Preman di Pasar Gambir Medan Yang Dijadikan Tersangka Oleh Polsek Percut Sei Tuan

Medan (Pelita Batak) :

Sehubungan dengan pengenaan status tersangka kepada Litiwarni Iman Gea yang merupakan korban kekerasan dan tindakan premanisme yang dilakukan oleh Beni Saputra cs pada 5 September 2021. DPD HIMNI Sumut menilai tindakan Polsek Percut Sei Tuan sangat jauh dari sikap arif dan profesionalitas.

"Dalam surat pemanggilan yang diterbitkan oleh Polsek Percut Sei Tuan Medan, Litiwarni Gea disangkakan melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud Pasal 170 subs 351 ayat (1) KUHPidana. Setelah melakukan penelurusan, pendalaman dan telaah kasus yang menimpa Litiwarni Gea, maka kami dari HIMNI Sumut menyatakan bagaimana mungkin seorang ibu dan seorang gadis berumur 13 tahun bernama Tiara Ratna Sari Hura dituduh mengeroyok anak muda-kekar bernama Beni Saputra cs," ucap Ketua DPD HIMNI Sumut, Turunan Gulo, SP, MSP didampingi Koordinator Advokasi DPD HIMNI Sumut, Famati Gulo SH dalam keterangan tertulisnya, Minggu 10 Oktober 2021.

Ketua DPD HIMNI Sumut Turunan Gulo, SP, MSP mengatakan, sendaianya ada tindakan dari Litiwarni Gea yang mengenai Beni, itu tidak lebih sebuah ekspresi spontan dari perempuan yang disedang dizalimi. Tindakan Litiwarni tak lebih sebagai sebuah pembelaan diri.

Pasal 49 ayat 1 KUHP menyebutkan, “Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karna ada serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap dirinya sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda terhadap diri sendiri maupun orang lain, tidak dipidana.

Di atas itu, Pasal 28A UUD 1945 telah menandaskan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Atas kejadian tersebut DPD HIMNI Sumut mendesak Polda Sumatera Utara untuk segera memulihkan status hukum Litiwarni; serta memastikan Litiwarni Gea dan putrinya sebagai seorang korban kekerasan dan tindak premanisme yang harus dilindungi.

DPD HIMNI Sumut juga berharap, tindak kekerasan dan premanisme yang mengenai Litiwarni Gea dan putrinya seharusnya menjadi momentum bagi kepolisian untuk membasmi premanisme yag masih mewabah di berbagai sudut negeri ini, khususnya Medan sekitarnya. Presiden Jokowi dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo telah berulang-kali mengingatkan perihal premanisme yang sangat meresahkan masyarakat. Perintah pimpinan tersebut mesti direspons dengan operasi yang segera, efektif dan berkesinambungan. (Eligius Zega)

Komentar
Berita Terkini