Ketum HBB dan PBB Apresiasi Vonis Mati Terhadap Ferdy Sambo

Administrator Administrator
Ketum HBB dan PBB Apresiasi Vonis Mati Terhadap Ferdy Sambo
ist|pelitabatak
Ketua Umum PBB Lambok Sihombing dan Ketua Umum HBB Lamsiang Sitompul,SH.,MH

Medan (Pelita Batak):

Ketua Umum Horas Bangso Batak (HBB) Lamsiang Sitompul, SH.,MH mengaperasiasi keputusan Majelis Hakim yang menjatuhkan hukuman matik bagi terdakwa Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat. Hukuman seberat-beratnya dinilai pantas dan tidak bertentangan dengan sistem peradilan di Indonesia.

“Kita sebagai bagian dari masyarakat yang merindukan keadilan dalam penanganan kasus ini, mengapresiasi voinis yang ditetapkan Majelis Hakim dan lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang hanya hukuman penjara seumur hidup. Ini adalah harapan kita,” ujar Lamsiang di Medan pasca penetapan vonis yang dibacakan di PN Jaksel, Senin (13/2/2023).

Sanksi hukum yang ditetapkan majelis hakim adalah harapan baru bagi dunia peradilan di Indonesia. Menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku yang telah merekayasa penghilangan nyawa seseorang yang merupakan ajudannya sendiri. Sebagaimana dalam vonis, hal yang memberatkan hukuman bagi terdakwa adalah pembunuhan dengan korban yang merupakan ajudan sejak tiga tahun terakhir.

Menurut Lamsiang, ada banyak faktor sebagai alasan dan dasar bagi pihaknya untuk mendukung keputusan majelis hakim terhadap mantan Kepala Divisi Propam Polri tersebut. “Jika dijatuhi hukuman seumur hidup, maka masih ada peluang terdakwa untuk kembali ke masyarakat yang bisa saja akan melakukan kejahatan yang lebih besar lagi,” ujarnya.

Kemudian, terdakwa lainnya seperti Putri Candrawati dan Kuat Ma'ruf yang ternyada sebagai otak dari perencanaan pembunuhan yang divonis lebih berat dari tuntutan yang telah dibacakan jaksa penuntut umum pada persidangan sebelumnya yaitu 20 tahun pidana penjara. “Mereka juga harus dihukum dengan seberat-beratnya, karena mengikuti fakta persidangan bahwa mereka tidak terlepas dari rangkaian tindakan kejahatan yang keji itu. Keduanya harus divonis lebih berat,” ujarnya.

Lamsiang mengatakan, tindak kriminal yang telah menghilangkan nyawa ini sangat menyakiti hati masyarakat. Selain ada rekayasa kasus, ada juga Tindakan penghambahatan proses penyidikan dengan menghilangkan barang bukti. Kemudian, kasus ini adalah luar biasa karena dalam perencanaannya melibatkan banyak orang untuk melumpuhkan satu orang. “Bahkan KOMNAS HAM mendapat cibiran dari masyarakat, yang mana KOMNAS HAM seolah-olah seperti Pengacara dari pelaku. Komnas Perempuan pun dengan terbuka seperti melindungi ibu PC sebagai korban, jadi ini sangat aneh,” ujarnya.

Untuk itulah, majelis hakim agar lebih mementingkan aspek keadilan dalam mengambil keputusan bagi terdakwa lainnya.

Senada, Ketua Umum Pemuda Batak Bersatu (PBB) Lambok F. Sihombing mengapresiasi keputusan majelis hakim. Serta penetapan hukuman pidana kepada Putri Candrawati telah sesuai dengan harapan masyarakat. “Mungkin akan adapa upaya banding, ini yang harus kita kawal sehingga tidak terjadi pengurangan hukuman bagi seluruh pelaku yang terlibat,” ujarnya saat dihubungi pelitabatak.com via telepon.

Lambok menegaskan, PBB akan terus mengawasi proses persidangan selanjutnya bila mana ada upaya banding dari para terdakwa. Khususnya Ferdy Sambo yang telah melukai dan minciderai banyak aspek. “Sebagai mana dalam aksi yang telah kita lakukan di sejumlah kota besar di Indonesia dalam rangka mendorong majelis hakim menegakkan keadilan untuk kasus ini. Sehingga hari ini, kita mengapresiasi putusan majelis hakim,” ujarnya.

Menurut Lambok, pengakuan Putri Candrawati dipersidangan yang mengaku sebagai korban pelecehan seksual telah terbukti merupakan kebohongan. Bisa dilihat dari putusan majelis hakim, yang juga didasari oleh SP3 yang Diterbitkan untuk kasus tersebut.

Sebagaimana diberitakan, majelis hakim PN Jaksel dalam persidangan membacakan vonis untuk Ferdy Sambo dengan menjatuhkan pidana hukuman mati dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua.

Sambo diyakini jaksa melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sambo juga diyakini melanggar pasal 49 juncto pasal 33 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Jaksa menilai tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan Sambo. Jaksa menyatakan Sambo harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. (TAp)

Komentar
Berita Terkini