Medan (Pelita Batak):
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Patai Demokrat menyebut tidak terkejut kalau dalam mencapai ambisinya, KSP Moeldoko berkoalisi dengan Yusril. Moeldokeo dan Yusir akan melakukan apa saja untuk mencapai ambisinya.
“Kami sudah mendapatkan informasi koalisi mereka berdua ini, sejak tiga bulan lalu. Sudah ada pembicaraan diantara mereka berdua ini, melalui zoom meeting, dari rumahnya KSP Moeldoko di Menteng, pada awal Agustus 2021â€, kata Kepala Bakomstra/ Juru Bicara DPP Partai Demokrat dalam siaran persnya yang diterima wartawan,Minggu (3/10/2021).
“Strategi mereka, dalangnya Moeldoko, wayangnya Yusril, dengan pemeran pembantu para pemohon tersebut. Kita tahu, bahwa yang namanya kontrak profesional, pasti ada rupiahnya. Itu wajar. Tapi kami minta agar Yusril mengakui saja. Jangan berkoar-koar demi demokrasiâ€, kata Herzaky Mahendra Putra.
Herzaky menyebut wajar kalau kader Partai Demokrat marah ketika Yusril mengatakan upayanya membela Moeldoko adalah berjuang demi demokrasi. “Kalau benar demi demokrasi, benarkan dulu AD ARTPartainya. Itu baru masuk akal. Selain itu, Yusril tidak paham aturan atau belum baca aturannya. Jika keberatan dengan AD ART, ajukan ke Mahkamah Partai, bukan ke Mahkamah Agungâ€, katanya.
Partai Demokrat pun katanya, juga memperhatikan instabilitas emosi Yusril. Ketika kader Demokrat katakan bahwa kok aneh, pak Yusril sekarang menggugat AD ART, yang tahun lalu telah dijadikan dasar, untuk mengusung anaknya menjadi Calon Bupati di Belitung Timur, lalu apa respons pak Yusril? Dia katakan, pak SBY tidak akan bisa maju nyapres 2004, kalau tanpa dukungan PBB.
"Sungguh pembodohan publik. Sangat tidak intelek, perlu diragukan intelektualitasnya. Tanpa PBB, pak SBY dengan dukungan Demokrat tetap bisa maju Nyapres. Karena baik dilihat dari perolehan suara maupun kursi, sudah memenuhi syarat untuk nyapres. Tapi bukan itu persoalannya. Kami mempersoalkan intelektualitas dan respons Yusril. Kurang cerdas dan terlalu emosionalâ€, sebut Herzaky.
Herzaky menyebut seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa seminggu sebelum putusan dari Kemenkumham, ada pertemuan antara Tim DPP Partai Demokrat
dengan Tim Yusril. Saat itu penawarannya, 100 milyar. Ada buktinya. Ada tulisan
tangannya.
"Kami tentu saja menolak halus karena melampaui batas kepantasan, seolaholah hukum bisa diperjualbelikan. Bayangkan, kami yang berada di pihak yang benar saja dimintai tarif 100 milyarâ€.
Faktanya, sebut Herzaky, seminggu kemudian, tanpa Yusril, Partai Demokrat memang benar menang. Pengajuan KSP Moeldoko ditolak oleh pemerintah. “Sekarang, kami tidak bisa membayangkan, berapa KSP Moeldoko harus membayar Yusril pada posisi KSP Moeldoko yang salah dan kalahâ€, sebutnya.
Herzaky juga menyebut, sebagai latar belakang penunjukkan Yusril ini, Tim KSP Moeldoko terbelah tiga. Dokter hewan Johny Alen dan Nazarudin menghendaki Yosef Badeoda sebagai pengacaranya. Marzuki Ali menghendaki Rusdiansyah. Tapi KSP Moeldoko menghendaki dan akhirnya memutuskan Yusril sebagai pengacaranya.
“Awalnya, Tim KSP Moeldoko
mengatur pertemuan rahasia di kawasan Ampera, di Jakarta Selatan, dengan orang yang dipercaya bisa mengatur-atur hukum. Tapi rencana rahasia ini bubar karena Rusdiansyah diduga membocorkan pertemuan ini kepada pihak lain. KSP Moeldoko marah besar mengetahui hal ini. Nah, apakah intelijen KSP Moeldoko tidak bekerja, untuk mengetahui bahwa setelah beliau diporotin sekian milyar untuk KLB yang gagal, bukankah kali ini terbuka lebar lagi, untuk KSP Moeldoko diporotin milyaran rupiah dalam proses hukum yang prematur, cacat logika, cacat yuridis, dan cacat etikaâ€, katanya.
Saat ini sebut Juru Bicara DPP Partai Demokrat tersebut, semua kembali ke KSP Moeldoko. Moeldoko punya dua pilihan. Pertama, menghentikan semua ambisinya untuk mengambilalih Partai Demokrat. Mengakui kesalahannya. Meminta maaf kepada seluruh kader Partai Demokrat.
“Kami yakin, masih ada ruang perbaikan bagi siapapun manusia di muka bumi ini yang telah berbuat khilaf atau salah.Bukankah saat ini Tim KSP Moeldoko pun sudah cerai-berai. Max Sopacua mundur teratur. Cornel Simbolon mundur. Nazarudin pun sebagai salah satu investor keluar dari koalisi. Mereka marah karena diduga ulah Rusdiansyah yang memalsukan tanda tangan kader Partai Demokrat, untuk menggugat Ketum AHY. Kader tersebut sekarang sudah melaporkan Rusdiansyah ke Polisi pada tanggal 18 April 2021â€, katanya.
Partai Demokrat pun sebut Herzaky meminta agar pihak Polda Metro Jaya memprosesnya segera. “Posisi Nazarudin digantikan oleh Muhamad Azhari, mantan kader yang sudah menjadi anggota partai lain. Keuangan tim pun sudah seret. Karena argometer jalan terus, tapi hasil tak kunjung tiba. Bahkan KSP Moeldoko sudah tidak mempercayai tim Marzuki Alie, dan menggunakan orang-orang terdekatnya di KSP, inisal ESâ€, katanya.
Pilihan kedua, sebut Herzaky, KSP Moeldoko melanjutkan ambisinya dan siap-siap kehilangan, bukan
saja uangnya, tetapi juga nama baik dan kehormatannya. “Kami yakin, insyaallah, bersama Tuhan dan dukungan rakyat Indonesia, kami dapat memenangkan proses hukum ini. Akhirnya, kami mengingatkan kepada KSP Moeldoko, tempuhlah cara-cara yang
demokratis dan beradab. Jika memang ada ambisi jadi Presiden, dirikanlah Partai sendiri. Sudah ada contohnya Jenderal mendirikan Partai. Jenderal Edi Sudrajat mendirikan PKPI, Jenderal SBY mendirikan Demokrat. Jenderal Wiranto mendirikan Hanura, dan Letjen Prabowo mendirikan Gerindraâ€, katanya.
"Itulah sejatinya Jenderal, mendayagunakan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki untuk tegak berdiri di atas kaki sendiri. Untuk itu, kepada KSP Moeldoko, jika benar mengaku Jenderal, dirikanlah partai sendiri. Jangan mengganggu Partai orang lainâ€, tutup Herzaky seraya berterimakasih kepada seluruh rakyat Indonesia, para tokoh nasional, akademisi, LSM, dan seluruh elemen masyarakat atas seluruh bantuan, perhatian dan dukungannya kepada Partai Demokrat dalam upaya menyelamatkan demokrasi dan demokrat dari para begal politik.***
Administrator 
