Forum Komunikasi KDT Layangkan Surat Terbuka ke Presiden

Administrator Administrator
Forum Komunikasi KDT Layangkan Surat Terbuka ke Presiden
ist|pelitabatak

Medan (Pelita Batak):

Forum Komunikasi Kawasan Danau Toba (KDT) layangkan Surat Terbuka ke Presiden Joko Widodo permohonan untuk diadakannya pertemuan antar bupati se kawasan Danau Tiba dengan perwakilan masyarakat sekawasan Danau Toba. Surat terbuka dengan Nomor : 021/S/EKS/IX/FKKDT/22 Jakarta, 26 September 2022 perihal Pertemuan Bupati dan perwakilan masyarakat Sekawasan Danau Toba guna penyelamatan lingkungan Danau Toba.

Sebagaimana salinan Surat Terbuka yang diterima redaksi pelitabatak.com, Selasa (27/9/2022). "Bersama dengan surat ini, kami masyarakat Kawasan Danau Toba yang terhimpun dalam komunitas Forum Komunikasi Kawasan Danau Toba mengucapkan terima kasih kepada bapak Presiden Joko Widodo atas pengembangan Danau Toba sebagai tujuan wisata," bunyi surat terbuka yang ditandatangani Yudi Simorangkir, Pdt Yosafat Bangun, Pdt Faber Manurung, Corner Hutapea, Vincent Silalahi, Yuskes Pardede, Roganda Simanjuntak, Mangaliat simarmata, Walsa Tampubolon mengatasnamakan Forum Komunikasi Kawasan Danau Toba di Jakarta, 26 September 2022.

Adapun topik yang ditawarkan untuk dibahas yaitu 1.Tutup TPL karena PT TPL menimbulkan masalah dengan masyarakat se Kawasan Danau Toba seperti menimbulkan kerusakan lingkungan Danau Toba serta tidak sejalan dengan pembangunan Danau Toba sebagai tujuan destinasi Pariwisata Internasional yang saat ini mengeluarkan biaya sangat besar guna peningkatan ekonomi masyarkat se Kawasan Danau Toba. 2. Meminta supaya dilakukan audit status Hutan HTI TPL dengan melibatkan lembaga Independen dan di Supervisi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perwakilan masyarakat sekawasan Danau Toba dan Badan Informasi Geospasial. 3. Hasil Audit Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar disampaikan ke publik dan sebagai masukan untuk ditindak lanjuti oleh Audit Independen. 4. Menuntaskan proses penyelesaian permasalahan hutan adat dan pencemaran limbah industri di Lingkungan Danau Toba (Sesuai dengan SK 352/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2021 Tentang Langkah-langkah penyelesaian permasalahan hutan adat dan pencemaran limbah industri di Lingkungan Danau Toba) oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih menetapkan 4 hutan adat dari 22 hutan adat milik Masyarakat Adat di Kawasan Danau Toba. 5. Memohon bapak Presiden supaya tetap melaksanan program reboisiasi hutan pinus yang sudah ditebangi di kawasan KDT untuk meningkatkan volume dan debit air di Danau Toba.

"Berkenan hal tersebut diatas kami mohonkan dengan segala hormat atas prakarsa bapak Presiden untuk mendukung pertemuan tersebut agar tercapai pembangunan lingkungan guna kemajuan kawasan pariwisata di kawasan Danau Toba," tulisnya. Pada surat tersebut dicantumkan kontak person 085360999465. (*)

Komentar
Berita Terkini