Disinyalir Palsukan Dokumen Lahan, Warga Lapor Oknum Anggota Dewan ke Polres

Administrator Administrator
Disinyalir Palsukan Dokumen Lahan, Warga Lapor Oknum Anggota Dewan ke Polres
FH
Sudirno Lumban Gaol didampingi Kuasa Hukumnya Robinhot Sihite,SH saat menyampaikan pengaduan tertulis di Mapolres Humbahas.
Pelita Batak :

Tak kenal letih mengejar keadilan, Sudirno Lumban Gaol beserta saudaranya , Midun lumban Gaol, Baku Lumban Gaol, Bangun Lumban Gaol dan, Jamaah Arab Lumban Gaol terus melakukan upaya hukum terhadap tindakan semena-mena yang menurut mereka dilakukan oleh seorang oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Humbanghasundutan atas pembukaan jalan di atas tanahnya tanpa izin dan pemberitahuan. Bahkan berita acara kesepakatan penyerahan lahan yang diterbitkan sama sekali tidak pernah mereka tanda tangani. Parahnya lagi, salah satu nama dari nama-nama saudara Sudirno tadi tertera dalam surat tersebut.

 

Kali kedua, Sudirno Lumban Gaol yang didampingi kuasa hukumnya Robinhot Sihite,SH mendatangi Kantor Kepolisian Resort Humbanghasundutan (Humbahas) Rabu,(24/8/2016) yang berada di Desa Tapian Nauli Kecamatan Lintong Ni Huta. Berdasarkan konfirmasi, Sudirno Lumban Gaol, melalui kuasa hukumnya kepada awak media di halaman Mapolres Humbahas mengaku bahwa pihaknya baru saja menyampaikan pengaduan ulang secara tertulis atas ulah seorang anggota DPRD asal PDI-P, RLG yang diduga melakukan tindakan penyerobotan lahan dan pemalsuan tanda tangan atas dokumen penyerahan sebidang tanah.

 

"Saya bersama klien saya baru saja menyampaikan pengaduan ulang secara tertulis ke Polres Humbahas. Ini terkait kegiatan pembukaan jalan yang dilakukan terlapor, dalam hal ini RLG melakukan pembukaan jalan di atas tanah klien saya tanpa izin dan pemberitahuan. Klien saya beserta saudara lainya menilai bahwa tindakan yang dilakukan terlapor sudah melampaui batas toleransi dari perbuatan yang sebelum-sebelumnya. Bahkan perbuatan yang bersangkutan termasuk mengangkangi atau menghilangkan apa yang menjadi hak mereka, sehingga ditempuh jalur hukum. Dengan melaporkan yang bersangkutan ke pihak yang berwajib," bebernya.

 

Lebih lanjut Robin mengaku, sebelumnya pihaknya sudah pernah melapor langsung ke Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Humbahas agar dibuatkan LP untuk tindak pidana pemalsuan. "Namun oleh pak Kapolres saat itu mengatakan kepada kita, bahwa Surat Tanda Kepemilikan Tanah (SKPT) yang telah dipajak bertahun-tahun tidak dapat dijadikan alas hak bukti kepemilikan guna dijadikan pemenuhan syarat pengaduan. Oleh karena itu, kita bersama–sama mencari bukti-bukti tambahan guna terpenuhinya syarat untuk disampaikan menjadi pengaduan secara tertulis, dan diharap segera dilidik oleh pihak kepolisian," tukasnya.

 

Dalam kesempatan itu, Sudirno menambahkan, Ia dan saudaranya sudah bosan atas kesewenang-wenangan yang dilakukan oknum dewan tersebut. "Masa wakil rakyat menindas rakyat nya sendiri. Seharusnya kan dilindungi, bukan malah dizolimi dengan main caplok tanah rakyat sembarangan tanpa izin. Jangan karena dia (RLG-red) seorang anggota dewan, sudah merasa super. Saya atas nama rakyat akan berjuang semampunya membuktikan kepada terlapor, bahwa rakyat kecil juga mampu menghancurkan kesombongan dan keangkuhan kekuasaan rajanya yang semena-mena. Sampai kapan pun akan saya perjuangkan," ketusnya.

 

Lebih jauh, lajang ini menegaskan dirinya yakin bahwa bukti pelengkap untuk mempidanakan anggota DPRD Kabupaten Humbahas ini diduga kuat ada pada yang bersangkutan, yakni Surat asli berita acara penyerahan lahan. Sebab, berdasarkan surat tersebut lah oknum dewan ini melancarkan aksi pembukaan jalan tersebut, yang nota bene lokasi pembukaan jalan tersebut masuk dalam daftar kegiatan proyek pemerintah Tahun Anggaran 2014 dan 2015. (FH)

Komentar
Berita Terkini