Kalau Peristiwa Yang Diunggah Benar Tidak Dipidana

Oleh : Bachtiar Sitanggang
Administrator Administrator
Kalau Peristiwa Yang Diunggah Benar Tidak Dipidana
IST|Pelita Batak

JUDUL di atas adalah dari keterangan Kepala Kepolisian Negara RI (waktu itu) Jenderal Tito Karnavian menanggapi video oknum polisi di Kalimantan Selatan yang melakukan pungli kepada sopir truk, viral di media sosial. Jenderal Tito (sekarang Mendagri) menegaskan oknum tersebut akan ditindak tegas jika terbukti melakukan pemerasan. (detikcom, Sabtu (19/8/2017).

"Kalau peristiwa tersebut benar terjadi, pengunggahnya tidak dipidana justru harus dikasih reward karena melaporkan anggota Polri yang mengkhianati institusinya. Kalau pengunggah mengunggah peristiwa yang tidak benar, baru dapat dikenakan UU ITE," sambungnya.

Berita di atas sengaja dikutip berkaitan dengan polemik dan hebohnya video viral beberapa berseragam PNS di Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara, joget sambil (diduga) tenggak minuman keras (miras) masih terus bergulir.

Anehnya, bahkan sejumlah PNS dalam video itu, katanya, kini membuat laporan ke polisi.

"Para pihak yang terlibat di video telah melaporkan ke Polres Humbang Hasundutan pada hari Jumat (14/1) sore," kata Kadiskominfo Humbahas Hotman, Selasa (18/1/2022).

Hotman mengatakan sejumlah PNS itu membuat laporan karena video itu disebarluaskan ke media sosial. Narasi yang menyebut PNS itu menenggak miras saat acara itu disebut tidak benar.

"Keberatan atas disebarluaskannya video tersebut ke media sosial yang akhirnya viral di YouTube," tuturnya.

Memedomani kebijakan Jenderal Tito di atas, menggunggah peristiwa yang benar-benar terjadi tidaklah dipidana dan tidak melanggar UU ITE, karena kejadian itu benar berlangsung apa adanya.

Selain tidak dipidana, malahan diberikan reward (penghargaan) sebab mengunggah kejadian yang memang tidak pantas dilakukan oleh para pelaku.

Mengenai diviralkannya, peristiwa itu tidak boleh dipersalahkan, karena tidak ada larangan untuk merekam, dan yang penting tidak ada niat untuk menyerang kehormatan dan harga diri para pe-joget tersebut.

Sesuai keterangan Sekretaris Daerah Tony Sihombing, para pe-Joget tersebut telah dijatuhi sanksi yaitu PERINGATAN, untuk tidak melakukan hal serupa. Artinya, apa yang dilakukan para pe-Joget apalagi memegang botol miras adalah perbuatan tercela.

Mengikuti kebijakan Kapolri Tito, tidak pantas orang yang memviralkan peristiwa joget-menjoget itu dihukum, karena kejadian itu nyata benar adanya, sebagaimana diakui Diskominf, Diskes dan Sekda, karena tidak melanggar Undang-undang ITE maupun Hukum Pidana.

Kita tidak tahu bagaimana kebijakan Polres Humbahas

atas laporan para pe-joget tersebut, apakah sehati sepikir dengan mantan Kapolri Tito Karnavian, kita lihat saja. Namun institusi Kepolisian hendaknya jangan mau dijadikan “alat pemukul” oleh para pihak yang merasa rugi akibat ulahnya sendiri.

Mengikuti pemberitaan, Pemkab Humbahas seolah “membela” para pe-joget itu di satu sisi, sementara di sisi lain sudah menjatuhkan sanksi.

Dengan berjoget memegang botol miras naik ke atas kursi adalah melanggar disiplin PNS, etika dan kepatutasn” maka petinggi Kabupaten itu menghukumnya.

Kita berharap dalam mempertahankan nama baik, harkat dan martabat perorangan maupun institusi tidaklah baik mencari “kambing hitam”, damai itu indah, jadi daripada “borok” terbuka, berdamailah.

Dapat dimengerti kalau Sekda Humbahas Tonny Sihombing keberatan atas disebarluaskannya video tersebut ke media sosial yang akhirnya viral di YouTube, namun harus disadari, “tidak ada asap kalau tidak ada api”, apinya adalah bawahannya yang tidak menjaga nama baiknya dan korps PNS.

Sebagaimana diberitakan detikcom, Kamis (13/1), di dalam video terlihat seorang wanita menggunakan seragam PNS berjoget di sebuah ruangan. Wanita itu dikelilingi oleh rekan-rekannya yang juga menggunakan seragam PNS.

Kemudian terlihat ada yang memberikan miras dalam botol kepada wanita itu. Ada juga yang memberikan kursi sehingga wanita itu berjoget di atas kursi sambil memegang botol miras.

"Pesta ultah Kadis Kesehatan Humbahas di rumah dengan minuman gunakan baju dinas," demikian narasi dalam video.

Sekda Humbahas Tonny Sihombing mengatakan acara itu merupakan acara ulang tahun biasa. Dia menyebut tidak ada pesta miras dalam acara itu.

"Kita bersama pejabat teras Pemkab Humbahas sudah melakukan klarifikasi terhadap OPD yang bersangkutan. Dalam klarifikasi itu, pada video viral tidak ada pesta miras.

Hanya hiburan spontanitas memperagakan penari sempoyongan dalam pengaruh miras," kata Tonny melalui keterangan tertulis yang diterima detikcom, Sabtu (15/1/2022).

Tonny mengatakan kepada ASN itu diberi sanksi peringatan. Sanksi tetap diberikan meski tidak ada pesta miras yang dilakukan saat peristiwa itu.

"Harapan kita kepada OPD yang bersangkutan atau di OPD lingkungan Pemkab Humbahas tidak terjadi video atau perbuatan abdi negara yang merusak citra ASN," tuturnya.

Dari keterangan Sekda Humbahas tersebut, jelas dan konkrit, tidak ada pesta miras (benaran), yang ada adalah seorang wanita berseragam sempoyongan “bohong-bohongan” dengan botol miras kosong, naik lagi ke atas kursi seperti “kesurupan” bohong-bohongan lagi.

Kita berharap para pelapor tidak “ngotot”, dan kalau terus “si terlapor” perlu dilindungi dan kasus ini perlu dikawal, agar tidak terjadi “peradilan sesat”.

Tetapi daripada menjadi issue (politik) dengan munculnya usul-usul “tindak” dan “mengundurkan diri”, lebih baik berdamailah. Berikanlah teladan kepada generasi muda.***

Penulis adalah wartawan senior dan advokat berdomisili di Jakarta.

Komentar
Berita Terkini