Bupati Tidak Tahu Hukum Adat ?

Oleh : Bachtiar Sitanggang
Administrator Administrator
Bupati Tidak Tahu Hukum Adat ?
IST|Pelita Batak

FORUM GRUP DISKUSI (FGD) BATAKOLOGI Rabu malam kembali menyelenggarakan Webinar Batakologi IV dengan topik “Peranan Lembaga Masyarakat Hukum Adat Dalam Menanggapi Fenomena Sosial” dengan narasumber mantan Hakim Agung Dr. HP Panggabean SH Ketua Umum DPP KERABAT (Kerukunan Masyarakat Batak).

Dr. HP Panggabean dalam paparannya menjelaskan bahwa sejak UU Darurat No. 1 Tahun 1951 tentang Hukum Acara HIR di seluruh Nusantara Pemerintah Pusat menghapuskan Peradilan Adat di seluruh Indonesia. Penghapusan tersebut tujuannya, adalah adanya keinginan membentuk Hukum Nasional. Namun tanpa menyadari adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika (berbeda-beda tetapi satu) sebagai simbol persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilandasi identitas Adat Budaya suku-suku yang ada di Nusantara.

Dengan penghapusan Lembaga Peradilan Adat tersebut menurut hakim yang pernah bertugas di berbagai daerah ini, menimbulkan tiga fenomena sosial budaya di seluruh Nusantara yaitu:

Pertama, kehancuran ekosistem (sumber daya alam) karena Pemerintah tidak memberdayakan Masyarakat Hukum Adat (Marhudat) sebagai pemilik hutan ulayat yang seharusnya turut bertanggungjawab untuk pelestarian lingkungan hidup di desa-desa.

Kedua, Keretakan Lembaga Hukum Kekerabatan antar Warga Adat dengan Warga Anak Rantau (diaspora) yang telah turut menyebabkan sengketa cerai dan sengketa warisan semakin meluas di berbagai desa-desa kususnya di Tapanuli.

Ketiga, Kemiskinan Warga Desa Adat, karena kebanyakan warga Desa Adat telah pindah ke kota-kota menjadi buruh dan berakibat kurangnya tenaga pertanian di desa.

Dalam menangani fenomena sosial budaya tersebut, menurut alumni Universitas Gajah Mada (UGM) ini, ada landasan hukumnya yaitu Lembaga Hukum Adat Masyarakat Hukum Adat Batak untuk menanganinya yaitu dengan lima aspek yaitu:

Pertama, aspek filosofis Habatakon yaitu Hamoraon, Hagabeon dan Hasangapon.

Kedua, aspek keteladanan (Raja Pargomgom) terdiri dari tiga unsur , (1) Partuturon (2) Marpanarihon (3) Marpatik (integritas moral).

Ketiga, aspek ajaran Dalihan Na Tolu terdiri dari Manat Mardongan Tubu, Elek Marboru, Somba Marhula-hula.

Keempat, aspek lima Tona ni Ina Habatahon (lima pesan induk tentang Batak (?) yaitu: Martuhan (taat kepada ajaran Tuhan); Marbisuk (arif bijaksana) menghadapi masalah; Maradat (menjunjung) Dalihan Na Tolu; Marpanarihon (memperhatikan dan membangun kampung halaman/warisan leluhur); Padot Marhobas (rajin melayani).

Kelima, peran anak rantau , Pasangap Natorasmu (hormati ayah ibumu), serta aktif membina kekerabatan marga dalam adat budaya Batak Dalihan Na Tolu.

Selain itu menurut tokoh yang rajin menulis buku ini, mengatasi fenomena sosial tersebut peranan Tua-tua Masyarakat Hukum Adat Suku atau Marga sangat penting dalam sistem pemerintahan Desa Adat, namun Desa Adat. Diingatkan pula bahwa Desa Adat tidak sama dengan Pemerintahan Desa sekarang tetapi adalah Desa yang diatur oleh Masyarakat Hukum Adat.

Perlu diketahui tambahnya, bahwa Desa Adat itu ada diatur dalam Peraturan Perundang-undangan kiata, tegas tokoh yang berusia 84 tahun ini, yaitu:

a. UU No. 6/2014 tentang Desa, yang menentukan : “Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatua Repblik Indonesia.

UU ini menurut HP Panggabean, sekaligus memberi peluang bagi Lembaga Masyarakat Hukum Adat Batak menghidupkan kembali Masyarakat Hukum Adat Batak untuk merevitalisasi sistem pemerintahan Desa Adat.

Dalam UU Desa, posisi Pemerintahan Desa Adat subjeknya adalah pemberdayaan Desa secara mandiri agar dapat dan memiliki peluang mengusulkan Program Pembangunan Desa dengan dukungan Lembaga Adat Desa (LAD) olehkarenanya dapat secara optimal menjalankan penyerapan Dana Desa Tahunan.

Sebab sejak tahun 2015, Pemerintahan Desa, tidak mampu menyerap alokasi desa secara optimal karena penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) total tidak didahului Rencana Kerja Jangka Panjang/Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJP/RKJM).

Putra kelahiran Sidikalangini memberi contoh dari Tobasa-Balige, Tarutung, Humbahas dan Dairi yang sering dilewatinya, tidak terlihat hasil dari dana desa yang cku besar itu.

b. Dalam sistem Pemerintahan Desa Adat menurut HP Panggabean, ada tiga strutur organisasi tata kerja (STOK) diatur juga yaitu: (1) Perangkar Desa (Pasal 103- 111 UU Desa); (2) Badan Perwakilan Desa (BPD) (Pasal 26, Pasal 92, Pasal 103, Pasal 55 -Pasal 65); (3) Kerapatan Adat Negeri (KAN) Pasal 88 " Pasal 113.

Sistem Pemerintahan Desa Adat, Pemerintah dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat Suku/Marga sudah harus membentuk LAD yang keanggotaannya dipilih oleh utusan Marga di perantauan dan di Desa-desa.

Secara khusus, kata Panggabean, sarana Pembentukan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Hukum Adat Batak ada beberapa aspek yaitu:

a. Aspek Administrasi, yaitu perlu adanya fasiltas dari Kepala Daerah, berupa Surat Keputusan Pembentukan Satuan Kerja (Satker) dan Tua-tua Adat Desa serta diaspora yang dapat digunakan untuk:

1. Membentuk LAD di Desa yang berfungsi dan memiliki tiga unsur STOK tingkat Desa Adat.

2. Mendukung biaya sertifikasi Tanah Desa Adat, biaya koperasi Desa, biaya penyedaan lahan kira-kira 2000 M2 sebagai Kantor Desa Adat.

3. Menyusun Pokok-pokok Aturan Desa Adat Suku/Marga termasuk Pokok Aturan Adat Desa mendukung program kreatif Desa.

4. Menyusun dan mengawasi RKJP/RKJM guna memperoleh Dana berupa Alokasi Dana Desa Tahunan.

b. Aspek Prasarana Adat yaitu LAD yang terdiri utusan Tua-Tua Adat Perantau dan Desa Adat sebagai pendukung Program Kreatif di desa.

Ketua Umum KERABAT ini menyarankan: Para tokoh Tua-tua Adat Marga dan Agama serta seluruh Suku dan Marga yang ada di Indonesia memahami peranan Masyarkat Hukum Adat untuk ikut aktif membangun Desa. Setiap Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa dan instansi terkait harus mendukung sertifikasi Tanah Ulayat (Golat) dan Hutan Ulayat Suku-suku dan Marga Desa Adat. LAD dan Masyarakat Hukum Adat yang ada di perantauan perlu mendukung program pembangunan Desa sesuai Nawacita ke-3 Presiden Joko Widodo untuk tahun 2014-2019 serta merealisasikan UU Desa.

Webinar yang digagas Dr. Sahala Benny Pasaribu dan dipandu Dr. Pirma Simbolon yang berlangsung kurang lebih 3 jam dengan diikuti lebih dari 80 peserta ini mendapat respon dari peserta pencinta kemajuan Bona Pasogit yang terdiri dari tokoh-tokoh antara lain Prof Bungaran Antonius Simanjuntak, dosen sejarah Dr. Dahlena Sari Marbun, tokok Kadin Soy Pardede dan peserta dari Kalimantan dan Papua.

Dari diskusi tersebut tercermin kegalauan mengenai Tanah Hak Ulayat yang semakin terancam akibat ketidak tahuan sebagian Bupati tentang Hukum Adat dan Masyarakat Hukum Adat serta tidak menguasai UU Desa.

Terungkap dalam diskusi tersebut apabila Masyarakat Hukum Adat di aktif-efektifkan, sebagian tugas-tugas pemerintahan akan dapat terselesaikan. Bahkan ada peserta mengemukakan, dengan menghidpkan Masyarakat Hukum Adat serta Lembaga Adat Desa tugas dan beban aparat penegakan hukum akan berkurang termasuk Pengadilan.

Hanya kasus Narkoba dan Korupsi yang tidak bisa diselesaikan Lembaga Adat.

Webinar yang diawali pembacaan Puisi oleh Panusunan Simanjuntak dengan judul “Roma Hamu” (Datanglah Kalian) menggugah para peserta akan kampung halaman. Sesuai dengan keterangan Benny Pasaribu forum diskusi akan memperdalam Batakologi (ilmu pengetahuan tentang peradaban/kebudayaan Batak) ini merencanakan menerbitkan buku ajar untuk SD, SMP, SMA sampai Perguruan Tinggi dan kalau bisa perlu ada Fakultas Khusus tentang Batak, karena Program Studi tentang Batak sudah ada di Universitas Sumatera Utara, Medan.

Webinar lanjutan katanya akan diadakan secara berkala dengan topik-topik penting untuk menggali kembali nilai-nilai luhur warisan leluhur sebagai upaya membantu Pemerintah membangun masyarakat terutama mengatasi kemiskinan dengan kerja sama masyarakat dan pemerintah. Para orang tua kelihatannya merenungi kekurang perhatiannya selama ini akan peradaban dan kampung halamanoleh karenanya di sisa usia berupaya menggali nilai-nilai luhur agar anak cucu hidup “damai sejahtera” kembali untuk mengimbangi arus egoisme dan individualisme, maka perlu revitalisasi peranan Desa Adat.

Kelihatannya semua terkenang dengan “Arga do Bona Ni Pinasa” dan “Molo Naeng Ho Hasea Ingot Ma Poda Ni Ompunta”.***

Penulis adalah wartawan senior dan advokat berdomisili di Jakarta.

Komentar
Berita Terkini