Oleh: Bachtiar Sitanggang
KEGEMBIRAAN dan rasa syukur masih meliputi perasaan seluruh rakyat Indonesia dengan berhasilnya penyelenggaraan Asian Games ke-18 dengan perolehan 31 medali emas, serta peringkat ke-4, tiba-tiba muncul berita korupsi.
Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengumumkan 22 anggota DPRD Kota Malang tersangka, karena menerima suap dari Wali Kota nonaktif Moch Anton. Mereka diduga menerima suap kisaran Rp 12,5-Rp. 50 juta terkait pengesahan RAPBD-P Kota Malang tahun 2015.
Ke-22 anggota DPRD Kota Malang itu menyusul rekannya 19 orang yang sudah jadi tersangka sebelumnya dalam kasus yang sama. Dari 45 anggota DPRD Kota Malang 41 telah jadi tersangka, yang 4 lagi bagaimana? Pertanyaan wajar, menurut Basaria, seorang sakit dan dibawa ke RS di kawasan Menteng.
Pada tahap pertama, KPK telah menetapkan Ketua DPRD Kota Malang dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan sebagai tersangka. Tahap kedua 19 orang jadi tersangka, yaitu wali kota nonaktif serta 18 anggota DPRD. Jadi yang sudah jadi tersangka 41 dari 45, sisanya ada yang bilang tidak turut korupsi rame-rame karena anggota pengganti antarwaktu. Mudah-mudahan saja biar ada tersisa.
Ke-22 yang sudah jadi tersangka disebar di beberapa rumah tahanan mitra KPK, Pomdam Guntur, Polda, Polres-polres dan rutan KPK sendiri.
Muncul pertanyaan lagi, kok KPK urusin "recehan". Masak institusi se-hebat KPK menangani Rp 12,5 juta? Di zaman now, itu urusan Pos Polisi? Kapan lagi KPK mengurus yang ratusan miliar kalau yang "recehan" juga diurusi? Apa tidak mubazir anggaran KPK yang bermiliar-miliar kalau untuk urusin "cere-cere"?
Pertanyaan tersebut, ada benarnya. Tetapi, Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengaturnya dalam Pasal 11, yaitu "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:
a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Jadi, jelas KPK memiliki kewenangan untuk yang "recehan", karena melibatkan penyelenggara negara dan atau mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat. Jadi, KPK bukan kurang pekerjaan atau sok berkuasa/berwenang melainkan karena perintah dan atau penugasan Undang-undang.
Tapi jangan ditanya, mengapa di tempat lain miliaran tidak ditangani KPK, kok puluhan juta diudak-udak. Ya, kalau ada yang Anda tahu dugaan korupsi laporkan ke KPK dengan bukti-bukti cukup/bukti permulaan, tetapi jangan tanpa dasar nanti bisa dituntut balik.
Kalau ada anggota masyarakat yang mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi dengan senang hati KPK menerimanya sesuai dengan prosedur yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, dan pelapor akan diindungi.
Tidak usah heran, walaupun KPK terus melakukan OTT tidak menimbulkan ketakutan dan kejeraan, karena ada yang berpendapat bahwa yang terkena OTT itu hanya orang sial. Terbukti anggota DPR dan hakim masih melakukan transaksi suap. Barangkali alat sadap KPK masih kurang dan personelnya masih harus ditambah, sehingga dapat meng-cover kantor-kantor pengadilan, kejaksaan, kantor-kantor perizinan serta kontraktor-kontraktor.
KPK juga kelihatannya perlu menjelaskan kepada masyarakat, bagaimana proses sampai terungkap dugaan korupsi bersamaan di Pemerintah Kota Malang yang melibatkan eksekutif dan legislatif. Mudah-mudahan "modus korupsi Malang" itu tidak ada di Pemkot-Pemkab lain.
Kalau yang di DPRD Sumut menerima suap terkait dengan persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov, persetujuan Perubahan APBD, dan penolakan penggunaan hak interpelasi anggota DPRD 2015. Mungkin di daerah lain tidak seperti itu, karena gubernurnya belum sampai dua orang masuk bui.
Pegiat antikorupsi perlu jeli mengikuti proses penetapan APBD serta pelaksanaan proyek-proyek, sebab sering tidak sesuai peraturan. Juga diduga terjadi "jatah-jatahan" antareksekutif, legislatif, partai, dan fraksi sebagai transaksi balas jasa.
Tetapi, apa pun itu, hindarilah KPK dengan tidak merugikan keuangan negara serta tidak melanggar undang-undang.(Penulis adalah wartawan senior dan advokat)