KALANGAN pemuka masyarakat Samosir khususnya elite politik hendaknya memahami jati dirinya sebagai warga negara, warga masyarakat Dalihan Na Tolu, dan terutama warga gereja sebagai tubuh Kristus.
Sebagai warga negara harus taat aturan seperti dalam pelaksanaan Pilkada. Pilkada adalah untuk peningkatan harkat dan martabat serta kesejahteraan masyarakat dan umat gereja di dalamnya. Sebagai warga Dalihat Na Tolu yang diikat oleh "Manat Mardongan Tubu", 'Somba Marhula-hula" dan "Elek Marboru", artinya Pilkada itu adalah untuk mempererat ikatan kekerabatan Dalihan Na Tolu dan tidak sebaliknya. Sebagai warga Gereja, sebagai tubuh Kristus, adalah untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa dan kekelaman. Artinya Pilkada harus tetap didasari firman Allah, yaitu pertama, mengasihi Tuhan Allah, dengan segenap hati, dengan sepenuh jiwa, dan dengan segenap akal budi. Kedua, mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri.
Hal ini dikemukakan di sini berkaitan dengan tersiarnya berita bahwa Saudara Panal Limbong, SH, melaporkan seorang calon bupati Samosir dalam Pilkada 2020 bulan Desember depan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dengan dugaan “adanya penghasutan dan ajakan kepada tokoh agama untuk berkampanye bagi dirinya”, (Greenberita Rabu, 21 Oktober 2020). Dasar pengaduannya adalah atas beredarnya sebuah video di media sosial tentang pertemuan cabup dengan Uskup Agung Medan Jumat, 16 Oktober 2020.
Perhatian penting adalah keterangan Panal yang mengatakan: “Apalagi di sana menyebutkan tata ibadah gereja lain, saya takut akan menimbulkan konflik SARA di Samosir dan saya sebagai umat Katolik keberatan dengan kegiatan “yang” mengajak Opung Uskup untuk berpolitik praktis," tegasnya.
Sejak beberapa hari lalu banyak yang mengirimkan ke WA saya tentang dialog di grup mereka dan di FB mengenai hal yang disebutkan di atas. Terhadap berbagai komentar dan tanggapan yang dikemukakan, saya berpikir positif saja, yakni dalam memenangkan “pertarungan” apapun dilakukan wajar saja, asal sesuai etika dan moral serta tidak melanggar hukum.
Mengajak Uskup menjadi “juru kampanye” duniawi, rasanya kurang cocok. Karena Tugas Panggilan seorang Uskup, dalam literatur disebutkan yaitu: “Dalam misi Klerus, seorang Uskup mengemban 3 tugas Kristus yakni sebagai Nabi (mengajar), sebagai Imam (memimpin pelayanan Misa), dan sebagai Raja (memimpin umat). Dalam kedudukannya ini, Uskup sering disebut sebagai pengganti dari para rasul Kristus. Oleh karena itu jangan mudah menarik kesimpulan atas video yang beredar tersebut. Alasannya, pertama: apakah video itu utuh dari awal sampai akhir? Dengan demikian dialog antara tuan rumah dan para tamu jelas ketahuan, terutama kesimpulan pertemuan? Kedua, apakah video itu dikeluarkan resmi oleh pihak Keuskupan atau pihak tamu? Apa ada manfaat video itu untuk kepentingan ke-umat-an? Ingat tugas panggilan Imam, bukan duniawi.
Orang-orang percaya, yakin bahwa Uskup (wali gereja) adalah pimpinan gereja untuk menyelamatkan “orang-orang yang tersesat” untuk mendudukkan orang-orang ke kehidupan yang kekal, bukan untuk mendudukkan orang dalam posisi duniawi. Uskup sebagai pengganti rasul Kristus adalah untuk menyelamatkan seluruh umat manusia untuk mengikuti Kristus, bukan untuk memilih pejabat dunia.
Orang percaya yakin bahwa benteng etika dan moral Kristiani ada di tangan Ompung Uskup Agung Medan Mgr Kornelius Sipayung OFM Cap dan para Imam lainnya.
Kita apresiasi Panal Limbong yang menghormati keutuhan hati suci seorang pemimpin umat untuk tidak dicobai (diunjuni) sebagaimana Doa Bapa Kami: “... janganlah membawa kami ke dalam pencobaan....” dengan kalimat baru sekarang “....jangan biarkan kami jatuh ke dalam pencobaan...”. Seandainya pun ada yang mencobai para Imam termasuk Ompung Uskup Agung Medan, pasti akan diselamatkan Roh Allah, kita ingat ketika Yesus dicobai.
Oleh karena itu, apa yang dikhawatirkan Saudara Panal Limbong akan terjadi konflik, di Samosir, kita yakin tidak akan terjadi. Kepentingan sesaat dari sekelompok orang tidak akan mampu menggoyang rasa saling asih, asah, asuh yang terpelihara di masyarakat Samosir.
Apakah mengajak seorang Imam Besar, sebagai pengganti Rasul Kristus, menjadi juru kampanye memenangkan seseorang melanggar hukum atau tidak, Saudara Panal Limbong sudah melaporkannya ke Bawaslu. Bagaimana keputusannya, harus dihormati. Mudah-mudahan penegak hukum benar-benar melaksanakan tugas dan fungsinya.
Kita berharap para elite politik dalam menghadapi Pilkada 9 Desember 2020 agar menempuh jalan lurus, baik dan benar, tidak menghalalkan segala cara. jangan Machiavellis. ***
(Penulis adalah wartawan senior dan advokat berdomisili di Jakarta)