Marga, Parpol dan Pilkada

Administrator Administrator
Marga, Parpol dan Pilkada
ist
Bachtiar Sitanggang
Oleh Bachtiar Sitanggang


Dalihan Na Tolu dalam bahasa Indonesia sering disebut "tungku nan tiga", "tiga batu penyangga" dan apa saja tetapi yang dimaksud adalah adanya tiga batu sebagai tungku penyangga periuk (hudon) yang digunakan kala menanak/memasak. 


Dengan ketiga batu itu hudon akan nyaman di atasnya serta api yang membakar kayu api di bawahnya leluasa menyala dan arang serta abunya mudah tergeser ke luar apabila kayunya didorong ke tengah tungku.


Dalam sistem kekerabatan Dalihan Na Tolu, ada tiga kelompok marga yaitu dongan sabutuha/saudara satu marga dengan kita, kelompok kedua: marga keluarga pihak isteri/ibu/nenek ke atas, kelompok ketiga: marga keluarga suami anak perempuan kita/ marga suami saudara perempuan kita/ marga suami anak perempuan kakek kita....


Dengan mengutip Batara Sangti ahli sejarah Batak, Marcius Albert Sitanggang (Sejarah dan Tarombo Raja Sitanggang, Maret 2001) menyebutkan: "Dalam menjaga keselamatan masyarakat negeri Toba berdasarkan filsafat budaya Dalihan Na Tolu, Tuan Sisingamangaraja I melahirkan suatu ajaran (doktrin) di mana setiap warga Dalihan Na Tolu membuat marga-marga genealogis (tarombo) territorial yang diperkuat dengan patik dan uhum (titah dan hukum) yang tercakup dalam umpasa: "Jolo tinittip sanggar bahen huru-huruan, Jolo nisungkun marga asa binoto partuturan".  


Bahwa kesadaran bermarga pada orang Batak dimulai pada generasi ke-8 dari Si Raja Batak setelah Raja Sisingamangaraja I naik tahta pada tahun 1515.


Suku Batak mempertahankan  sistem kekerabatan Dalihan Na Tolu, yaitu dongan sabutuha/dongantubu; hula-hula dan boru. Dalam tradisi Batak ditanamkan perilaku supaya manat mardongan sabutuha, somba marhula-hula dan elek marboru. Apabila ketiga hal itu dapat dilakukan dalam hidup keseharian akan terpelihara hidup yang nyaman dan tenteram. 


Dongan sabutuha itu adalah teman/saudara semarga (serumpun); Hula-hula adalah keluarga dari isteri, keluarga dari ibu, keluarga dari nenek sampai berapa tingkat ke atas sesuai dengan kebutuhan. Boru adalah keluarga suami anak perempuan, keluarga suami anak perempuan ayah, keluarga suami anak perempuan kakek sampai berapa tingkat ke atas sesuai dengan kepentingan tertentu.


Dahulu, Dalihan Na Tolu sangat mempengaruhi dalam kehidupan Masyarakat Adat Batak, dalam pemerintahan, kewilayahan termasuk syarat kepemimpinan, seperti "Si Pungka Huta", "Tunggane Huta", sampai "Raja Bius". Artinya didasarkan pada demokrasi otokrasi tradisional, sehingga seorang menantu atau mertua sebagai pendatang tidak mungkin jadi pemimpin di kampung di mana dia sebagai "penumpang".


"Raja" di suatu tempat adalah "marga si pukka huta" karena lebih tahu struktur kebutuhannya warganya.  Bagaimanakah keberadaan Marga dengan sistem kekerabatan Dalihan Na Tolu-nya di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan keberadaan partai-partai politik yang jumlahnya 16 (dan 4 partai local di Aceh? 


Warga Negara Indonesia djamin oleh UUD 1945 kebebasannya untuk berserikat dan berkumpul, di luar jangakauan Marga dan Dalihan Na Tolu atau dapat dikatakan ikatan marga dan Dalihan Na Tolu berbeda dengan keanggotaan partai politik, dengan demikian satu Marga, na Marhula-hula dan na Marboru tidak ada kaitan dengan keanggotaan partai. 


Dalihan Na Tolu sebagai perekat dalam Masyarakat Hukum Adat Batak, harus tulus ikhlas melepaskan warganya mengikuti proses demokratisasi sebagai warga negara, sebab apapun partainya tidak akan mempengaruhi kedudukan seseorang dalam Marga dan Dalihan Na Tolu. 


Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)-pun sesuai dengan ketentuan UU, bahwa yang mengajukan calon adalah partai politik, jadi di luar jurisdiksi Dalihan Na Tolu, oleh karenanya tidak  ada yang perlu dirisaukan walaupun warga Dalihan Na Tolu berbeda pilihan.


Satu marga atau hubungan darah barangkali tidak perlu dikaitkan dengan pilihan politik, dapat dilihat Ibu Megawaty Ketua Umum PDIP dengan adiknya Rachmawaty politisi Partai Gerindra sebelumnya Partai Nasdem dan Partai Pelopor.


Antara Dalihan Na Tolu dengan NKRI mungkin dapat diibaratkan seperti ungkapan: "asing dalan ni solu, asing dalam ni tahu-tahu". Solu (sampan) alat transportasi di Danau  Toba selalu dilengkapi dengan tahu-tahu (gayung) untuk membuang air dari sampan: walaupun keduanya saling melengkapi namun jalurnya berbeda, akan tetapi "tahu-tahu" tanpa  "solu" tidak ada arti. 


Memilih pemimpin lima tahunan (di luar jangkauan Dalihan Na Tolu) adalah hak warga negara sebagaimana dikemukakan Prof. Franz Magnis Suseno, SJ: "Pemilu bukan untuk memilih yang terbaik, tetapi mencegah yang terburuk berkuasa".***

Penulis adalah wartawan senior dan advokat berdomisili di Jakarta.

Tag:
bachtiar sitanggangbatakdalihan natolukabar dari seberangpilkada samosirsisingamangaraja
Berita Terkait
Komentar
Berita Terkini