BEBERAPA hari ini situasi di Samosir agak “memanas” karena dua hal, pertama mulainya pulau yang di dalam pulau itu menjadi zona merah pandemi Covid-19 dengan adanya yang terpapar 15 orang (dua diantaanya wafat); dan riak-riak berikutnya adalah yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah.
Riak pertama, Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Lasro Marbun dan jajarannya mulai akan memeriksa orang yang hendak masuk ke pulau/kabupaten itu, sebab sudah sempat tanpa pemeriksaan, setelah dinyatakan terbuka untuk turis untuk menggiatkan perekonomian masyarakat Samosir oleh Bupati (sekarang non-aktif karena mencalonkan diri pada Pilkada 9 Desember mendatang).
Adalah wajar membuka wilayahnya bagi pendatang setelah Covid-19 mereda, seperti DKI Jaya menerapkan PSBB dua kali, apalagi Samosir selama ini masih zona hijau. Karenanya tidak wajar kalau ada anggota menyayangkan kebijakan itu saat ini, mengapa tidak Juli lalu diminta untuk ditunda?
Masalah penanggulangan Covid-19 di Samosir menjadi batu uji pertama bagi Kapolres dan jajarannya untuk tegas mendeteksi pendatang sesuai dengan prokes tetapi juga ketegasan terhadap warga Samosir sendiri.
Pjs Bupati harus berupaya melalui aparatnya meningkatkan kesadaran masyarakat Samosir, mungkin semua upaya akan sia-sia, jangan menyesal esok hari.
Riak ke-dua atau batu uji kedua, adalah menenteramkan masyarakat menjelang Pilkada, sebab terlihat sudah mulai ada gesekan di antara pendukung para pasangan calon dan mungkin juga yang tidak memihak tetapi pencinta keadilan dan pegiat Hak Azasi Manusia.
Yang kita maksud adalah dugaan terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh seorang kerabat paslon terhadap seseorang yang truknya bergambar paslon lain.
Sebenarnya watak orang Samosir yang dijuluki “Batak Berekor”, artinya Batak Bermarga, dan marga itu dianggap sebagai ekor yang kalau diurut akan tali temali dengan warga lainnya, memiliki hubungan kekerabatan dalam ikatan Dalihan Na Tolu (tungku nan tiga) MANAT mardongan tubu, somba marhula-hula dan elek marboru (saling asih, asah dan asuh dengan sesama atau serumpun marga), hormat kepada marga keluarga isteri serta mengayaomi/menyayangi kepada marga suami anak perempuan. Segala persoalan dapat diselesaikan dengan baik, adil dan bijaksana.
Tapi akibat “pantulan” perebutan kekuasaan jadi Bupati menyebabkan lupa tona dan poda nenek moyang menimbulkan munculnya riak-riak seperti dugaan penganiayaan. Lebih “parah” tanggap-menanggap di media sosial, biasa ada pro-kontra, dengan berbagai versi dan variasi. “Demam” Pilkada menyebabkan ada yang lupa diri, seolah mata hari tidak akan terbit kalau bukan pilihannya yang menang.
Masalah dugaan penganiayaan, benarkan terjadi penganiayaan, dan benarkan yang dituding sekarang sebagai pelaku? Apakah asal-muasalnya pupuk yang sedang diangkut ke truk, apakah pupuk itu subsidi, apakah pemuatan pupuk itu melanggar hukum atau prosedur serta siapa yag bertanggungjawab mengawasi atau penganiayaan itu ada kaitannya dengan gambar paslon tertentu?
Kewenangan untuk mengusut benar tidaknya penganiayaan serta motifnya ada di Polri, tentang status pupuk serta pengawasannya adalah kewenagan Pemda, maka kita sebut sebagai batu uji bagi Kapolres dan Pjs Bupati.
Apakah benar ada penganiayaan? Kalau ada bagaimana proses hukumnya. Karena yang dianiaya dan dugaan penganiaya sudah sama-sama melapor kita yakin Polres akan adil dan bijaksana, sehingga perlu ada penjelasan, siapa mengapa dan siapa bertanggungjawab untuk apa.
Kapolres Samosir selama ini bertindak dan berbuat dan mengatakan ya di atas ya dan tidak di atas yang tidak, makanya polemik kiranya dihentikan, lebih baik kawal proses hukum dengan mempercayakan ke penegak hukum. Masyrakat Samosir yang diikat adat, sesama Saudara supaya saling mengasihi, biarlah hukum yang mementukan siapa berbuat harus bertanggung jawab.
Masalah pupuk yang diduga “sikkam mabarbar” (awal persolan) menjadi batu uji bagi Pjs Bupati walau masa bhaktinya sampai pelantikan bupati definitif, perlu menjelaskan, apa, mengapa dan bagaimana pupuk subsidi itu, milik siapa dan siapa yang bertanggungjawab mengawasinya.
Lasro Marbun yang di mata publik “tahan banting” di Jakarta, apakah hanya memuluskan Pilkada atau mau menyelesaikan masalah kecil pupuk subsidi itu, atau “terbanting” karena rasa pirasa? Kita tunggu, akan tetapi akan tetap jadi batu uji padanya. Sepele, tapi memalukan karena masyarakat riuh rendah dalam kegaduhannya di media sosial, “tidak elok” karenanya kita anggap sebagai batu uji bagi Kapolres dan Lasro Marbun. Selamat bertugas di Samosir Nauli. Salam sehat.*
Penulis adalah wartawan senior dan advokat berdomisili di Jakarta.
Administrator 
