Akbar Turun Gunung

Oleh Bachtiar Sitanggang
Administrator Administrator
Akbar Turun Gunung
IST|pelitabatak
Akbar Tanjung

DJANDJI Akbar Zahiruddin Tandjung, politisi ulung Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Golongan Karya, putra Tapanuli, si-Peta Kemiskinan, kelahiran Sorkam Sibolga-Tapanuli Tengah, turun gunung. Bang Akbar bersama Ketua Dewan Pakar DPP Golkar Agung Laksono menghadiri Pembukaan Rapat Pimpinan Daerah I (Rapimda I) Partai Golkar Humbang Hasundutan di Dolok Sanggul Sumatera Utara.

Bang Akbar aktif berpolitik sejak tamat SMA di Kanisius (1964), menjadi mahasiswa Fakultas Tehnik Universitas Indonesia Jakarta setelah bergabung ke Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan sebagai Ketua Umum Pengurus Besar HMI 1972-1974 dan aktif di  Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI).

Setelah KAMI bubar, dan beralih menjadi Laskar Arief Rachman Hakim, dan sesuai kebutuhan saat itu ikut mendirikan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) tahun 1973, satu-satunya organisasi yang menghimpun pemuda kala itu, Akbarpun menduduki Ketua Umum DPP KNPI periode 1978-1981.

Akbar pun seperti banyak tokoh wakti itu, masuk organisasi social politik Golongan Karya (bukan partai) dan ia menjadi anggota DPR dari Golkar  mewakili Jawa Timur (1977-1988).

Dari legislative, Akbar dipercaya Presiden Soeharto secara berturut-turut menduduki jabatan Menpora 1988-1993, Menpera 1993-1998,  Menteri Perumahan Rakyat dan Pemukiman 1998.

Setelah Orde Baru tumbang dan Presiden Soeharto lengser, Bang Akbar masih dipercaya Presiden Prof. BJ Habibie sebagai Menteri Sekretaris Negara pada Kabinet Reformasi 1998-199.

Di era reformasi pada pemilihan umum pertama, Akbar berhasil menyelamatkan Golkar menjadi Partai Golkar dan selamat dari  ancaman pembubaran rezim dan berhasil ikut pemilu 1999. 

Akbar-pun terpilih Ketua Umum DPP Partai Golkar dan terpilih menjadi anggota DPR sekaligus terpilih menjadi Ketua DPR periode 1999-2004.

Setelah 14 tahun Akbar turun ke Tapanuli, Dolok Sangggul, Humbang Hasundutan mengingatkan bahwa Partai Golkar menghadapi ujian berat (Suara Karya, 26/10). Alasannya, "hasil-hasil survey yang ada masih menempatkan partai dalam posisi yang memprihatinkan".

Memang bila dibandingkan ketika Orde Baru, hanya ada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI-belum PDI-Perjuangan), Golkar sebagai organisasi kekuatan sosial politik  yang turut pemilu  seperti PPP dan PDI, Golkar selalu memperoleh suara 70-73 %.

Golkar dengan dukungan ABRI (TNI-Polri), Birokrasi dan Golkar (ABG) memiliki mesin politik yang aktif sebab ketiganya dipimpin oleh Ketua Dewan Pembinan Golkar yaitu Presiden Soeharto sendiri. ABRI tidak menggunakan hak pilihnya, tetapi ada Fraksi ABRI di DPR yang ditunjuk oleh Panglima ABRI, Pegawai Negeri Sipil memiliki mono loyalitas yang disalurkan ke Golkar, pantaslah Golkar unggul terus.

Peringatan Akbar akan ujian berat bagi Golkar, di satu pihak beralasan tetpi di pihak lain tidak juga, sebab tokoh-tokoh politik sekarang kebanyakan adalah organg-orang Akbar (Golkar), ya  ibarat "jeruk makan jeruk" saja, walau jeruknya berbeda seperti "jeruk manis makan jeruk sunkis"  tokh sama-sama kader Golkar satu ilmu, mungkin etika dan cara yang berbeda.

Golkar terlalu tambun sulit kader untuk naik, sebab kursi trbatas, akhirnya daripada gusur-menggusur cari peluang lainlah. Akan tetapi yang perlu dilakukan Golkar mungkin adalah instrospeksi, dan  Bang Akbar perlu mengingatkan rekan-rekannya politisi, termasuk juniornya di HMI, KNPI dan di Golkar sendiri agar berpolitik santun tidak menghalalkan segala cara, kalau bisa seperti Bang Akbar-lah. selalu senyum dan persoalan diselesaikan dengan semangat nasionalisme dan persaudaraan.

Soal ujian berat Partai Golkar, ya nasi sudah jadi bubur. Sebab Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal-nya terkena tindak pidana korupsi. Pada hal Golkar punya dasar pengkaderan yaitu: Prestasi, Dedeikasi, Loyalitas, Tak Tercela (PDLT). 

Apa yang terjadi sehingga Partai Golkar tidak mengikuti Golkar dengan PDLT itu sehingga para petinggi partai justru yang melanggar syarat sebagai kader tersebut.

Barangkali ada yang hilang atau dihilangkan, sehingga sempat politisi Golkar  bagaikan "kuda lepas tali", PDLT terabaikan. Ada baiknya, diingatkan lagi bahwa menjadi politisi itu adalah untuk melayani masyarkat dan tidak sebaliknya memenderitakan rakyat, sebab dengan perlakuan koruptif itu adalah menyengsarakan rakyat. Dengan demikian, tugas dan tanggung jawab Bang Akbar cs masih bejimbun.

Penulis adalah wartawan senior dan advokat berdomisili di Jakarta. (*)

Komentar
Berita Terkini