Kejari Samosir Unjuk Taring

Administrator Administrator
Kejari Samosir Unjuk Taring
Foto/STM
Hutan Tele dirambah
Oleh Bachtiar Sitanggang


Di ruangan ini,  Selasa 28 Mei 2019 lalu ada tulisan berjudul: "Hutan Tele, Samosir Dikeping-keping" memuat pertanyaan Kasi Intel Kejari Samosir  Aben Situmorang SH MH, mengapa BPN Samosir  mengeluarkan sertifikat tanah Areal  Penggunaan Lain (APL).

Juga penjelasan Kadishut Ir. Rahman Naibaho, bahwa tanah APL dikeluarkan dari areal hutan Register 410 untuk kepentingan rakyat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, bukan dibagi-bagi pejabat dan pengusaha ataupun perorangan. Penggunaan APL itu harus melalui Perda yang disetujui DPRD.


Pertanyaan Kasi Intel Kejari Samosir itu kita soroti agar tidak terjadi pengkanalisasian kasus, kalau hanya BPN yang dipersoalkan sementara kekayaan negara dengan hilangnya kayu dan rusaknya lingkungan dengan dirambahnya   hutan dan dijadikan hak milik dengan SHM orang perorang ada yang seluas 9.000 meter bahkan mantan pejabat memiliki 48.000-an meter2.


Setelah setahun, Kejari Samosir baru menunjukkan taringnya dengan menetapkan tersangka sebagaimana diberitakan Greenberita Selasa. 9 Juni 2020 dengan judul: Kasus Korupsi Tele, Kejari Samosir Tetapkan BP sebagai Tersangka. 


Dapat dimaklumi beratnya beban Kejari Samosir mengurai benang kusut kasus tahun 2003, artinya 15-16 tahun lalu, dari APL sampai SHM menyangkut berbagai peraturan perundang-undangan dan instansi menyangkut hutan terutama Undang-undang Kehutanan dan Otonomi Daerah, tidak hanya masalah korupsi yang menyangkut kerugian negara sesuai NJOP dan harga jual kayu, mudah-mudahan ikut juga kerugian akibat rusaknya  lingkungan hidup serta banjir dan korban jiwa akibat perambahan hutan tersebut.


Tetapi membaca berita tersebut cukup menggelikan dengan penetapan BP seorang mantan Kepala Desa (1987-2007) sebagai Tersangka atas dugaan penyalah gunaan wewenang yang saat kejadian masih aktif yang merugikan keuangan negara Rp. 17,5 miliar.


Pertanyaan,  seberapa besar kewenangan Kepala Desa, sehingga bisa mengalihkan 350 Ha lahan milik Kehutanan menjadi milik perorangan? Jangan-jangan Kejari Samosir menggunakan teori "bubur panas", dari pinggir-pinggir cawan dulu lalu ke tengah sampai habis? Semoga tidak gunakan teori "pelintir kuping", tidak mampu memutar tanduk akhirnya  memelintir kuping. Semoga juga tidak teori "letusan pemberitahuan", satuan tugas patrol mengeluarkan tembakan memberitahukan bahwa mereka akan melintas. Artinya, penetapan BP sebagai tersangka itu tidak hanya sekedar memberitahukan bahwa Kejari Samosir telah bekerja.    


Penanganan kasus "korupsi Tele" tersebut akan menjawab pertanyaan di atas. Kalau hanya "BP  sajo", teori "pelintir kuping" atau "letusan pemberitahuan", kalau diusut tuntas  termasuk actor intellectual-nya itu baru teori "bubur panas".


Perkara berat, karena peristiwa lama, menyangkut beberapa instansi dan  pejabatnya, sehingga memakan waktu lama artinya tidak perlu dikaitkan dengan Pilkada apalagi menduga-duga Kejari Samosir cari 'brevet".


Proses hukumnya akan terlihat apakah  Kejari hanya terpana pada  jumlah kerugian negara Rp. 17,5 miliar sesuai NJOP tanah, apakah juga mengaitkan hilangnya tanah negara atas tanah yang telah beralih menjadi SHM perorangan. Apakah Kejari juga menghitung kerugian atas kayu yang hasil jualnya dinikmati pihak lain termasuk kerusakan lingkungan sesuai dengan karakter dan spesifikasi hutan yang dapat dihitung para ahli.


Kepada para pembeli tanah hendaknya diberitahu, bahwa pembeli brang hasil kejahatan adalah penadah, artinya kepada para pembeli dapat mengembalikan barang hasil kejahatan daripada sebagai penadah, harga yang telah dibayarkan menjadi tanggungjawab penjual untuk mengembalikannya.


Kasus "korupsi Tele" ini memang menggelikan kerugian Rp. 17,5 miliar hanya seorang Kepala Desa tersangkanya, sangat disayangkan kalau hanya mengorbankan BP. Dengan mengusut Rp. 17,5 miliar persoalan berikut, apakah perkara ini memulihkan hak kepemilikan negara atas 350 Ha lahan APL tersebut? Tugas Kejari Samosir tidak ringan, apalagi kalau turut campur "tangan-tangan halus" termasuk seberapa jauh Penuntut Umum meyakinkan majelis di persiangan. 


Kita tunggu prosesnya, sebab apa yang dilakukan Kejari Samosir baru menetapkan tersangka sebagai langkah pertama, kita percayakan saja kepada para penegak hukum tersebut sesuai  tugas, fungsi dan tanggungjawab serta sumpah jabatan mereka, dalam menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran serta hak-hak asasi manusia. ***

Penulis adalah wartawan senior dan advokat berdomisili di Jakarta. 

Tag:
hutan telekejari samosirtersangka hutan tele
Berita Terkait
Komentar
Berita Terkini