Sipoholon (Pelita Batak):
Sinode Godang ke-68 Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) yang berlangsung di Kompleks Seminarium Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, pada 5-8 Oktober 2026, menjadi momentum penting bagi perjalanan organisasi gereja terbesar di kalangan masyarakat Batak tersebut.
Persidangan yang diikuti lebih dari 1.700 peserta ini mengagendakan pembahasan amendemen Aturan dan Peraturan (AP) HKBP sebagai bagian dari upaya pembaruan tata kelola gereja. Sinode dibuka secara resmi oleh Ephorus HKBP, Pdt. Dr. Victor Tinambunan, MST.
Sebelum pelaksanaan sinode, pimpinan HKBP telah menempatkan amendemen AP sebagai salah satu agenda strategis untuk memastikan organisasi gereja dapat terus bertumbuh, menjawab kebutuhan pelayanan, serta menjalankan tata kelola yang relevan dengan perkembangan zaman.
Dalam pesan pembukaan, Ephorus mengingatkan para peserta bahwa persidangan merupakan bagian dari pelayanan gereja yang harus dilandasi ketaatan kepada Tuhan, kerendahan hati, dan tuntunan Roh Kudus. Seluruh proses pengambilan keputusan diharapkan mengutamakan kehendak Tuhan dan kepentingan pelayanan HKBP.
Pembaruan Tata Kelola Menjadi Agenda Strategis
Amendemen AP menjadi perhatian penting karena Aturan dan Peraturan merupakan landasan penyelenggaraan organisasi, pelayanan, serta mekanisme pengambilan keputusan di lingkungan HKBP.
Sebelum Sinode Godang ke-68 digelar, HKBP juga telah membuka ruang pembahasan mengenai pembaruan sistem pemilihan pimpinan gereja. Salah satu wacana yang muncul adalah sistem Manjomput Na Sinurat. Ephorus sebelumnya menyampaikan bahwa usulan perubahan tersebut membutuhkan kajian menyeluruh, termasuk mengenai objektivitas tim seleksi.
Pembahasan mengenai sistem pemilihan pimpinan tersebut merupakan bagian dari dinamika pembaruan tata kelola gereja. Namun, keputusan final mengenai pasal-pasal yang diamendemen, mekanisme pemilihan pimpinan yang disahkan, serta ketentuan peralihan harus merujuk pada hasil resmi Sinode Godang ke-68.
Hingga berita ini disusun, rincian keputusan akhir amendemen AP belum dapat dikonfirmasi melalui publikasi resmi yang tersedia. Karena itu, belum dapat dipastikan pasal mana yang disahkan, apakah terdapat perubahan sistem pemilihan pimpinan, maupun kapan ketentuan baru mulai berlaku.
Gereja dan Pemerintah Diharapkan Memperkuat Kolaborasi
Pelaksanaan Sinode Godang ke-68 turut mendapat perhatian pemerintah daerah. Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, menghadiri pembukaan sinode dan menyampaikan dukungan terhadap keputusan serta program kerja yang dihasilkan forum tersebut.
Ia berharap gereja dan pemerintah terus memperkuat kolaborasi, khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.
Dukungan tersebut menegaskan bahwa keputusan strategis HKBP tidak hanya penting bagi kehidupan internal gereja, tetapi juga berpotensi memengaruhi pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat di berbagai wilayah pelayanannya.
Menanti Implementasi Keputusan Sinode
Berakhirnya persidangan Sinode Godang ke-68 menandai selesainya forum pengambilan keputusan yang penting bagi perjalanan HKBP. Tahap berikutnya adalah memastikan keputusan yang telah ditetapkan dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan program kerja yang jelas.
Bagi warga jemaat, substansi keputusan dan pelaksanaannya akan menjadi tolok ukur penting dari proses pembaruan organisasi. Transparansi hasil persidangan, kejelasan aturan yang berubah, serta sosialisasi kepada seluruh distrik dan jemaat diperlukan agar setiap keputusan dipahami dan dilaksanakan secara konsisten.
Hasil resmi Sinode Godang ke-68, terutama mengenai amendemen Aturan dan Peraturan HKBP, masih perlu dirujuk pada pengumuman atau dokumen keputusan yang diterbitkan pimpinan HKBP.(*)
Administrator 
