Prof. Dr. Marlan Hutahaean, M.Si Guru Besar Fisipol UHN Medan Tegaskan DPRD Sekarang Harus Berikan Rekomendasi Dua Hal Kepada DPRD Selanjutnya

Administrator Administrator
Prof. Dr. Marlan Hutahaean, M.Si Guru Besar Fisipol UHN Medan Tegaskan DPRD Sekarang Harus Berikan Rekomendasi Dua Hal Kepada DPRD Selanjutnya
IST | PELITA BATAK
Guru Bsar Administrasi Publik FISIPOL UHN Medan Prof. Dr. Marlan Hutahaean, M.Si sebagai Narasumber dalam Bimtek DPRD Nias foto bersama dengan para anggota dan pimpinan DPRD Nias baru baru ini

Medan (Pelita Batak):

Guru besar Administrasi dan Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas HKBP Nommensen Medan Prof. Dr. Marlan Hutahaean, M.Si menegaskan, ada dua hal yang harus diberikan sebagai rekomendasi kepada DPRD Selanjutnya, yaitu Pertama, DPRD saat ini harus memberikan rekomendasi apa yang harus dilakukan oleh DPRD periode selanjutnya. Kedua, DPRD sekarang harus berikan rekomendasi yang harus dilakukan publik untuk DPRD periode berikutnya, tegas Prof. Marlan saat menjadi narasumber pada Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nias Hotel Hermes Place Medan yang diselenggerakan oleh LPPM Universitas HKBP Nommensen Medan, (Selasa,28 Mei 2024).

Masih menurut Prof. Dr. Marlan bahwa penyusunan Laporan Akhir Masa Jabatan DPRD dilakukan untuk memotret akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam 5 (lima) tahun menjabat. Penyusunan ini dilakukan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, sebagai pemberi mandat. Capaian kinerja dan catatan kegiatan-kegiatan DPRD Kabupaten/Kota selama lima tahun keanggotaannya juga disusun untuk menjadi bahan pelaksanaan tugas Alat Kelengkapan Dewan pada periode 2024-2029, tegas Prof. Marlan lagi. Kesinambungan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Dewan menjadi keniscayaan, agar segala sesuatu tidak dimulai dari titik nol.

Menurut Guru besar Doktor Administrasi Publik dan Kebijakan Publik UGM Yogyakarta ini, UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Psl 373 butir g: menaati tata tertib dan kode etik. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Psl 161 butir g: menaati tata tertib dan kode etik. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota: Pasal 33 butir i: Pimpinan DPRD menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat

paripurna yang khusus diadakan untuk itu; Psl 48 butir k: Komisi memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.

Kemudian menurut Prof. Marlan Hutahaean, M.Si ungkapkan ringkasan kinerja fungsi legislasi selama 5 tahun, seperti berapa persen rancangan Perda yang dapat ditetapkan menjadi Perda selama Periode 2019-2024; Apa kendala utama manakala tidak seluruh rancangan Perda yang sudah masuk ke Bapemperda belum dapat ditetapkan pada periode 2019-2024? Berikan analisis kritis tentang kinerja fungsi legislasi yang telah diperoleh selama 5 tahun, tambah Prof. Marlan lagi.

Kemudian di akhir paparannya kepada DPRD Nias ini Prof. Marlan mengatakan bahwa kinerja DPRD selama 5 tahun dapat dipaparkan dalam bentuk infografis. Tujuannya dibuat dalam bentuk infografis adalah untuk mempermudah pembaca dalam melihat historis kinerja Dewan dari tahun ke tahun. Kemudian menurut Prof. Marlan bahwa Isi Laporan pada Bab IV juga dapat ditambahkan apabila memang dianggap penting oleh DPRD, misalnya bagaimana peran DPRD pada masa Pandemi Covid-19 tahun 2020-2022, tegas Prof. Dr. Marlan Hutahaean, M.Si. ini lagi.(*)

Komentar
Berita Terkini