KOMISARIS Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (PT Inalum) Doni Monardo mengatakan bahwa PT Inalum memiliki utang budi kepada Danau Toba karenanya harus membantu pemulihan ekosistem kawasan danau terbesar di Asia Tenggara ini.
Letjen TNI (purn) Doni Monardo yang juga sebagai Tenaga Ahli Satgas Pemulihan Danau Toba tersebut berbicara di hadapan Forkopimda Provinsi Sumatera Utara, serta para bupati (atau yang mewakili) dari tujuh kabupaten yang “memiliki†kawasan Danau Toba Rabu (8/6/2022) di Taman Simalem Resort, Karo, Sumatera Utara dalam Rapat Koordinasi Tim Penyelamatan Ekosistem Danau Toba (Investor.id 9 Juni 2022).
Keterangan tegas Doni tersebut adalah suatu keharusan, untuk menyelamatkan kondisi ekosistem Danau Toba sudah rusak dan sangat memprihatinkan, namun menurut hemat kita tidak hanya memiliki hutang budi, tetapi hidup mati PT Inalum tergantung pada ketinggian air Danau Toba.
Diakuinya, jika Inalum tidak memberikan kontribusi untuk penyelamatan ekosistem kawasan Danau Toba, maka permukaan air Toba akan terus mengalami penurunan. Kalau debit air Danau Toba turun, maka PLTA terancam tak bisa beroperasi. Tanpa pasokan listrik, maka Inalum juga terhenti.
“Tidak ada pesan lain, kecuali Inalum harus bekerjasama dengan seluruh komponen yang ada di Sumut, terutama yang ada di kawasan Danau Toba untuk mengembalikan fungsi konservasi, agar debit airnya bisa terjamin dan tidak mengalami penurunan lagi. Dengan begitu, aliran listrik dari PLTA Asahan ke Inalum menjadi lancar.â€
Mau tidak mau PT Inalum harus berupaya tidak hanya membantu penyelamatan ekosistem Danau Toba. Oleh karenanya, PT Inalum tidak hanya memiliki utang budi kepada Danau Toba, melainkan hidup mati PT Inalum tergantung pada air Danau Toba dlam jangka panjang.
Tetapi sedikitpun Doni Mmonardo tidak menyinggung perambahan hutan dengan diberinya ijin oleh Pemerintah dengan berdirinya PT Inti Indorayon Utama (PT IIU) sejak 26 April 1983 sampai PT Tapanuli Pulp Lestari (PT TPL) sekarang, yang merubah hutan alam menjadi hutan industri.
Bahkan, Doni Monardo hanya memohon kepada aparat kepolisian untuk tidak segan-segan menindak aksi pembalakan liar. “Jangan takut sama pembalak. Mereka adalah orang-orang berdosa. Bayangkan, sebuah pohon hingga memiliki diameter sampai satu meter, butuh waktu tumbuh puluhan bahkan ratusan tahun. Oleh pembalak ditebang begitu saja kurang dari satu jam. Pak polisi, mohon bantuannya agar menghentikan aksi mereka.â€
Pembalakan liar memang berbahaya, tetapi perambahan hutan selama ini berlangsung merubah hutan alam dan hutan pinus, mengakibatkan tanah gundul dan gersang puluhan menunggu daun-daun eukaliptus mampu melindunginya.
Aksi pembalakan liar, tidak saja mengganggu debit air Danau Toba, tetapi juga bisa mengakibatkan banjir bandang dan longsor. “Jangan sampai kita membiarkan orang-orang mengambil keuntungan dengan cara ilegal, sementara rakyatnya harus menderita karena bencana,†tegas Doni Monardo.
Kita harus angkat topi kepada Doni Monardo, tetapi perlu mempertanyakan mengapa hanya “menyasar†pembalak liar, sementara yang merambah hutan dengan merontokkan ribuan ton pohon tidak mendapat perhatian?
Danau Toba tidak perlu di- “Citarum Harumâ€-kan asal Pemerintah tegas dan kosisten melaksanakan peraturan Perundang-undangan, sebab selama ini masyarakat Kawasan Danau Toba seolah “dijajah†dan ada “negara†dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki dan menguasai hutan dan Tanah Adat atau Hak Ulayat-Tano Golat Masyarakat Hukum Adat sekitar Danau Toba.
Kita menghargai himbauan Doni Monardo agar masyarakat Sumatera Utara, utamanya yang ada di kawasan Danau Toba juga harus merasa memiliki Inalum. Wajib mendukung Inalum dalam fungsinya memberi pendapatan kepada negara. Sebab, penerimaan negara ujungnya akan kembali juga kepada rakyat, termasuk kepada TNI dan Polri.
Tetapi kepada PT Inalum dan Pemerintah, yang mengakui peranan Danau Toba, hendaknya mengkaji ulang kontribusi perusahaan raksasa itu kepada masyarakat Kawasan Danau Toba, apakah sudah adil dan merata pembagian manfaat terhadap kabupaten dan masyarakat selama ini?
Baik berupa pajak air Danau Toba yang pernah ditolak Pemkab Samosir, demikian CSR (Contribution Social Responsiblity) yang kadangkala harus melalui perantara baik melalui tokoh pejabat maupun politisi, hendaknya diperhatikan agar masyarakat itu merasa memiliki.
Kita juga menghormati testimoni peserta Rakor Penyelamatan Danau Toba Mayjen TNI (Purn) Haposan Silalahi (85 tahun), sebagaana diberitakan Investasi.co.id, di mana Haposan mengisahkan ihwal keberadaan Danau Toba yang sangat sentral bagi masyarakat Tapanuli. Dan mengatakan apa daya, dari tahun ke tahun, ia menyaksikan penurunan kualitas danau. “Dulu, pantai Danau Toba ada persis di depan rumah. Saat ini sudah maju lima meter. Itu artinya debit air turun. Bukan hanya itu, dulu di pantai Toba juga banyak bebatuan yang bersih, tapi sekarang batu-batuan itu tampak berlumut, indikasi adanya pencemaran akut,†katanya.
Beliau inipun tidak menyinggung bahwa yang mempercepat penurunan air danau itu adalah kurangnya pasokan air dari pegunungan dan kawasan yang sudah gundul akibat perambahan. Seolah kita-kita ini sudah tidak mampu lagi melihat realita.
Bahkan hanya berani menindak pembalakan liar sementara terhadap pembabat hutan kita sebagai bangsa, pemerintah dan negara “ketakutanâ€. Saat ini muka air Danau Toba sudah di angka 903 mdpl. Harusnya di angka ideal 905 mdpl, dan akan lebih bagus lagi jika bisa mencapai 906 mdpl.
Haposan sendiri menyebutkan, kekurangan ketinggian muka air dua meter itu bukanlah angka yang kecil, mengingat panjang danau Toba yang sekitar 100 km dan lebar danau yang sekitar 30 km.
Haposan juga mengenang saat-saat Danau Toba masih menjadi primadona rakyat yang hidup di sekitarnya. Ikan-ikan yang ada di Danau Toba juga menjadi kebanggaan. Dan saat ini banyak yang sudah punah.
Menurut berbagai informasi, saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sedang melakukan Audit terhadap PT Toba Pulp Lestari. Kita berharap para auditor tersebut mampu mengungkap permasalahan yang terjadi di Kawasan Danau Toba.
Apakah Tim Audit Kementerian KLH itu mampu seperti Tim Menko Marinvest yang mengaudit secara keseluruhan perusahaan Kelapa Sawit, termasuk legalitas lahannya?
Dengan audit menyeluruh, diharapkan Pemerintah dapat tegas dan berani bertindak, untuk mengoreksi luas lahan dan batas-batas konsesi yang dberikan kepada PT IIU yang dilanjutkan PT TPL, sehingga ada ketegasan mana milik Masyarakat Hukum Adat dan mana milik Kehutanan yang diserahkan kepada PT IIU/PT TPL.
Selama ini seolah Pemerintah apalagi aparat penegak hukum dan keamanan di Daerah “gamang†menghadapi perebutan lahan antara PT TPL dengan masyarakat. Bahkan tidak hanya “gamang†lebih dari itu, sejak PT IIU sudah berapa banyak anggota masyarakt yang dihukum dan ditangkapi.
Dengan kehadiran Doni Monardo, dapat memberi pencerahan bagi semua pihak terutama untuk bertindak dalam menyelamatkan PT Inalum yang sumber airnya dari Danau Toba, karena PT Inalum tidak hanya berutang budi ke Danau Toba, mungkin lebih dari itu yaitu hidup matinya tergantung pada Danau Toba. #
Penulis adalah wartawan senior dan advokat berdomisili di Jakarta.
Administrator 
