Jual Beli Jabatan Bukan Barang Baru

Oleh : Bachtiar Sitanggang
admin admin
Jual Beli Jabatan Bukan Barang Baru
IST|Pelita Batak
Ilustrasi

BERITA yang mengisi halaman berita media dan on-line selain masalah pandemi Covid-19 adalah masalah korupsi, baik yang ditangani penyidik KPK dengan OTT-nya, Polri maupun Kejagung termasuk berita persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri.

Dari semua berita itu yang paling banyak adalah penangkapan Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari dan suaminya anggota DPR RI Hasan Aminuddin, dan mantan Bupati dua periode yang dilanjutkan isterinya juga periode kedua.

Kedua suami isteri ini di-OTT KPK di rumah jabatan Bupati bersama 20-an orang lainnya, konon sedang berlangsung jual-beli jabatan bagi para Kepala Desa. Sedihnya, barang bukti hanya Rp. 360 juta (saja) menghantarkan 22 orang ke krangkeng KPK di Jakarta.

Harga jabatan Kepala Desa itu hanya Rp. 20 juta, dengan sewa tanah Rp. 5 juta/tahun, belum jelas karena masih dalam pemeriksaan. Kabarnya itu sudah berlangsung lama dan tidak hanya itu, ikut juga kepala-kepala sekolah diperjual belikan.

Anehnya, setiap keputusan harus ada paraf sang suami yang memang mantan bupati serta anggota DPR, artinya, mungkin saja sang isteri yang Bupati, tetapi sang suami yang “kendalikan”, bisa saja terjadi di daerah lain dengan model lain, bisa saja “pemodal” atau “sponsor” yang mengatur, dan sang bupati tinggal tandatangan.

Tidak berapa lama menyusul Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono dijadikan tersangka oleh KPK katanya menerima gratifikasi Rp. 2,1 miliar belum jelas, sebab sang bupati yang “innovatif” ini membantahnya.

Mengikuti perjalanan karier Budhi Sarwono ini, sungguh menarik, mulai masa lalunya, sampai gajinya yang hanya Rp. 5 juta. Dan terakhir dia tidak tahu nama lengkap Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Sebenarnya, jual beli jabatan itu bukan barang baru, sudah lama diendus KPK, bahkan sudah ada daerah yang bekerja sama dengan KPK untuk menghindari korupsi di daerah yang bersangkutan.

Bahkan KPK telah mengidentifikasi titik-titik korupsi di daerah sebagaimana dikemukakakan beberapa waktu lalu baik oleh Ketua KPK Firli Bahuri maupun Plt juru bicara KPK Ipi Maryati, bahwa ada delapan titik rawan korupsi dalam tata kelola pemerintah daerah.

Ke-delapan titik rawan itu adalah (1) perencanaan dan penganggaran APBD: (2) pengadaan barang dan jasa; (3) pelayanan terpadu perijinan; (4) manajemen aparatur sipil negara: (5) kapabilitas aparat pengawas internal pemerintah; (6) optimalisasi pendapatan daerah; (7) tata kelola dana desa (8) manajemen aset daerah.

Dari delapan titik rawan korupsi tersebut, pengelolaan sumber daya manusia tidak kalah penting. KPK menemukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN} dalam proses promosi, rotasi dan mutasi ASN.

Jual beli jabatan itu terjadi karena tidak ada manajemen ASN, tidak ada evaluasi jabatan pokoknya siapa bayar dia dapat; dan tidak mengutamakan pola rekruitmen, promosi, rotasi, mutasi dan pemberhentian ASN.

Hasil identifikasi itulah yang terjadi di Probolingo maupun di Banjarnegara, bagaimana di daerah lain? Apa tidak ada pelanggaran pada delapan titik rawan terjadinya korupsi yang disebut di atas? Yang bisa menjawabnya, hanya Bupati/Walikota yang bersangkutan tentunya, termasuk anggota DPRD-nya terutama masyarakat setempat.

Apakah perencanaan dan penganggaran APBD sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atau ada sistem “biaya ketok palu” seperti di Jambi, misalnya? Apakah pengadaan barang dan jasa sudah sesuai dengan Inpres terutama pelaksana proyek, apakah hanya kroni pejabat, orang partai atau sponsor?

Apakah pelayanan sudah lancar, atau masih berlangsung “dosa lama”, kalau bisa diperlambat mengapa harus dipercepat?

Apakah penempatan pejabat sesuai dengan kemampuan dan keahlian, atau karena jual beli jabatan?

Apakah berdasarkan kebutuhan rekruitmen, rotasi, dan mutasi? Apakah aparat pengawas internal pemerintah bekerja efektif atau justru pelindung penyelewengan? Apakah terdapat optimalisasi pendapatan daerah atau sebaliknya masuk kantong perorangan?

Apakah Dana Desa itu benar-benar tersalur dengan baik dan benar ke desa atau Desa hanya kecipratan percikannya saja?

Apakah suatu daerah yang mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK terbebas dari Korupsi? Kalau melihat delapan titik rawan terjadinya korupsi yang diidentifikasi KPK tersebut di atas, ternyata belum tentu. Mengapa? Karena yang diperiksa BPK mungkin adalah penyerapan anggaran dan pelaksanaan proyek, sedang jual beli jabatan apakah masuk ranah BPK, dan hasil pekerjaan tahun anggaran berjalan mungkin kelihatan 2-3 tahun berikut.

Tentu tidak perlu ditanya, “kalau begitu, mengapa hanya daerah tertentu yang dicokok KPK?”, sebab ada yang bilang, para koruptor itu terjaring hanya karena tiga hal : (1) karena sial; (2) tidak ada backing; (3) tidak ada uang. Ya bisa benar, bisa tidak, tetapi apakah yang terkena OTT bisa lepas, tentu tidak. Tetapi OTT itu terjadi karena ada yang melaporkan, di situlah sialnya.

Intinya, agar terhindar dari jeratan kasus korupsi, yang bekerjalah sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan, janganlah bekerja atas kendali nafsu dan keserakahan. Hati-hati ada, KPK masih suka OTT.***

Penulis adalah wartawan senior dan advokat berdomisili di Jakarta.

Komentar
Berita Terkini